Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, kembali mengungkapkan keinginannya mengubah status Kementerian Perumahan Rakyat menjadi lembaga penuh. Berbeda dari sebelumnya, kini ada sinyal positif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengeluhkan, eksekusi hunian berimbang tidak berjalan. Menurutnya, sulit menggerakkan para birokrat, dan pengembang pun enggan membangun hunian berimbang.

Para pengembang mengharapkan sosok yang akan memimpin pos Kementerian Perumahan Rakyat adalah profesional dengan bekal kompetensi, keahlian, menguasai permasalahan, dan menawarkan solusi.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz terpaksa menyewa pesawat pribadi ke Makassar untuk menghadiri acara HUT ke-42 Realestate Indonesia (REI), Selasa malam, sebelum kembali ke Jakarta untuk rapat DPP PPP.

Pengamat properti menilai, mundurnya pengesahan RUU Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebetulnya malah menguntungkan. Banyak waktu untuk membuat RUU ini lebih matang. Tapi, di mana tanggung jawab Kemenpera?