Kementerian Hukum dan HAM bersama KPK, MK, MA, Menko Polhukam, serta institusi lainnya melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengenai batas waktu pengajuan peninjauan kembali (PK).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyayangkan pemberian remisi khusus Natal kepada sejumlah terpidana korupsi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia pun mendesak Kemenkumham untuk mencabut remisi yang diberikan kepada 49 narapidana kor

Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terhadap dualisme kepengurusan Partai Golkar merupakan langkah mencari aman.

Alasan yang dikemukakan Menkumham terkait perbedaan sikap itu, menurut Hendry, juga tidak masuk akal.

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengembalikan masalah dualisme kepemimpinan Partai Golkar ke internal partai tersebut sebagai suatu kesalahan besar.