Yang bakal diatur antara lain, penilaian kinerja PNS, disiplin PNS, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sistem layanan darurat penting agar bantuan yang dibutuhkan publik cepat datang.

Hingga saat ini, lanjut Dadang, belum ada penjelasan yang disampaikan Menteri Yuddy ke partai karena memang tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Namun, berdasarkan penjelasan Kementerian PAN-RB, surat itu muncul atas inisiatif sekretaris pribadi Yuddy

Surat berkop Kemenpan-RB kepada Kemenlu berisi permintaan Yuddy agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi Anggota DPRD Wahyu Dewanto.