Kalla menyampaikan bahwa Kantor Staf Kepresidenan nantinya akan berada di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet.

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan anggaran yang diajukan Kantor Staf Kepresidenan.

Pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin, mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan secara tidak langsung menyiratkan bahwa Presiden merasa tidak puas terhadap kinerja para pembantunya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, dia kini dibantu oleh lima Deputi.

Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia (SBPI) menengarai, ada "kutu loncat" yang masuk ke lingkungan Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan. Hal itu dinilai dapat melemahkan Presiden.