#Feri-Amsari

Megapolitan
Kritik Pembubaran FPI Tanpa Peradilan, BEM UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara

Kritik Pembubaran FPI Tanpa Peradilan, BEM UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terus menuai kritik dari sejumlah pihak.
Nasional
Ahli: Gugat ke PTUN adalah Cara Paling Elegan yang Bisa Ditempuh FPI

Ahli: Gugat ke PTUN adalah Cara Paling Elegan yang Bisa Ditempuh FPI

Jika FPI menempuh jalan selain gugat ke PTUN justru akan memperkeruh masalah yang ada.
Nasional
Ahli: Jika Lihat UUD 1945, Pembubaran FPI Bisa Dinilai Bermasalah

Ahli: Jika Lihat UUD 1945, Pembubaran FPI Bisa Dinilai Bermasalah

UUD 1945 Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap masyarakat Indonesia. Pelarangan FPI dinilai bisa bermasalah.
Nasional
Masuknya Pengusaha ke Kabinet Dinilai Tak Jamin Pemerintahan Bebas Korupsi

Masuknya Pengusaha ke Kabinet Dinilai Tak Jamin Pemerintahan Bebas Korupsi

Masuknya sejumlah pengusaha dalam kabinet dinilai tidak menjamin lunturnya potensi korupsi di tubuh pemerintahan. Kenapa?
Nasional
Pakar: Tak Bisa Rangkap Jabatan, Risma Otomatis Berhenti dari Wali Kota Surabaya

Pakar: Tak Bisa Rangkap Jabatan, Risma Otomatis Berhenti dari Wali Kota Surabaya

Larangan menteri merangkap jabatan itu tertera pada Pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

All News

Mendagri Singgung Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah Terkait Protokol Kesehatan, Pakar: Tidak Bisa Serta Merta

Nasional

UU Cipta Kerja, Kesalahan Pengetikan hingga Upaya Perbaikan...

Nasional

Ini 3 Mekanisme yang Bisa Ditempuh untuk Perbaiki Salah Ketik di UU Cipta Kerja

Nasional

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional

Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum: Memalukan

Nasional

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional

Pusako: Tidak Boleh Ada Penambahan Kata dalam Undang-undang Setelah Rapat Paripurna

Nasional

Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan, Begini Kata Pakar Hukum

Nasional

Pusako Duga Draf Final RUU Cipta Kerja Sengaja Disembunyikan

Nasional

Belum Ada Naskah Final UU Cipta Kerja meski Sudah Disahkan, Pakar: Aneh

Nasional

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional

KPU Diminta Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan atau Tunda Pilkada

Nasional

Pasca-putusan MK, Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Wajib Segera Mundur

Nasional

Pusako: Istana Harus Pastikan Proses Hukum Kasus Novel Berjalan dengan Benar

Nasional
Close Ads X