Calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa mengapresiasi langkah TNI yang memberikan sanksi kepada aktivitas bintara pembina desa (babinsa) yang mendata preferensi pilihan warga pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengambil alih semua permasalahan yang melibatkan bintara pembina desa dalam pendataan preferensi pilihan warga di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Juru bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Abdul Kadir Karding, tidak puas terhadap sanksi yang diberikan TNI terkait aktivitas bintara pembina desa yang mendata preferensi pilihan warga pada pemilihan presiden mendatang.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta publik tak resah dengan kasus oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang melakukan pendataan di Pemilu Presiden 2014.