KPK sudah memiliki perhitungan kerugian negara dalam kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Namun, KPK perlu perhitungan versi BPKP.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kajian atas pelabuhan-pelabuhan yang akan dikerjasamakan.
Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman atau Mutual of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bersih.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengungkapkan besarnya nilai dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat harus dikelola dengan baik. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik juga harus dimiliki oleh perangkat desa.