Sambut 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan program prioritas yakni reforma agraria, penyelesaian sengketa, dan tata ruang.
Penyelesaian yang dilakukan kementerian ini hanya sebatas masalah sengketa waris. Dalam setahun ini, program-program yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN juga tidak memprioritaskan konflik agraria.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendesak DPR RI melalui Komisi II untuk segera menyelesaikan Undang-undang (UU) Pertanahan tahun ini.
Kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) dalam sertifikasi perencana kegiatan perencanaan resmi dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Kamis (15/1/2015).