Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan, seorang kepala daerah tidak boleh melaksanakan program multiyears melebihi masa jabatannnya. Masa jabatan Ahok diketahui akan habis per Oktober 2017.
"Kalian wartawan coba amati, begitu banyak program pemerintah di APBD DKI yang sebelumnya tidak digunakan, sekarang digunakan besar-besaran," kata Hidayat.
Sebanyak 17 kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota di Provinsi Jawa Tengah, mengikuti pelatihan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Wakil Wali Kota Sorong Partahi Iskandar mengaku tak pernah melihat APBD. Sebagai gantinya, penyusunan APBD biasanya dipantau oleh wali kota dan istri wali kota.