Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#1965

Jalan Terjal Penuntasan Peristiwa 1965
Jalan Terjal Penuntasan Peristiwa 1965
Pemerintah dianggap kontradiktif karena apa yang dijanjikan dan kenyataan berbeda.
Nasional
16/09/2016, 07:51 WIB
Penyelesaian Kasus 1965 Dinilai Penuhi Syarat Gunakan Hukum Internasional
Penyelesaian Kasus 1965 Dinilai Penuhi Syarat Gunakan Hukum Internasional
Itu karena pemerintah sudah menolak audiensi dengan korban tragedi 1965.
Nasional
15/09/2016, 12:29 WIB
Permohonan Audiensi Korban 1965 Ditolak, Wiranto Dinilai Kontradiktif
Permohonan Audiensi Korban 1965 Ditolak, Wiranto Dinilai Kontradiktif
YPKP 1965 telah menerima surat penolakan permohonan audiensi dari para korban dengan Menko Polhukam.
Nasional
15/09/2016, 12:03 WIB
TNI Disebut Terus Intimidasi Korban Tragedi 1965
TNI Disebut Terus Intimidasi Korban Tragedi 1965
Intimidasi terakhir kali, menurut Bedjo, adalah peristiwa pembubaran lokakarya di Cianjur.
Nasional
31/08/2016, 18:26 WIB
YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal
YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal
Untung Bejo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti laporan terkait keberadaan kuburan massal korban peristiwa 1965.
Nasional
25/08/2016, 17:19 WIB

All News

Temui Wantimpres, YPKP Pertanyakan Penyelesaian Peristiwa 1965

Temui Wantimpres, YPKP Pertanyakan Penyelesaian Peristiwa 1965

Nasional
25/08/2016, 13:41 WIB
Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM 1965 Segera Dilaporkan ke Presiden

Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM 1965 Segera Dilaporkan ke Presiden

Nasional
06/08/2016, 09:12 WIB
Menurut Komisioner Komnas HAM, JK Bilang Pengungkapan Kasus 1965 Beratkan APBN

Menurut Komisioner Komnas HAM, JK Bilang Pengungkapan Kasus 1965 Beratkan APBN

Nasional
26/07/2016, 00:01 WIB
Tanggapi IPT 1965, Ketua MPR Sebut Selesaikan Pelanggaran HAM tetapi Tidak Perlu Minta Maaf

Tanggapi IPT 1965, Ketua MPR Sebut Selesaikan Pelanggaran HAM tetapi Tidak Perlu Minta Maaf

Nasional
23/07/2016, 13:16 WIB
Franz Magnis: Peristiwa Pelanggaran HAM 1965-1966 Merupakan Genosida

Franz Magnis: Peristiwa Pelanggaran HAM 1965-1966 Merupakan Genosida

Nasional
22/07/2016, 21:51 WIB
Penyintas: Pemerintah Terlalu Emosional Sikapi Putusan IPT 1965

Penyintas: Pemerintah Terlalu Emosional Sikapi Putusan IPT 1965

Nasional
22/07/2016, 20:55 WIB
Taufik Basari: Putusan IPT Kasus 1965 Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja

Taufik Basari: Putusan IPT Kasus 1965 Tidak Bisa Diabaikan Begitu Saja

Nasional
22/07/2016, 17:00 WIB
Pemerintah Diminta Tetap Kompak Tolak Putusan IPT Soal Kasus 1965

Pemerintah Diminta Tetap Kompak Tolak Putusan IPT Soal Kasus 1965

Nasional
22/07/2016, 13:19 WIB
Peristiwa 1965, IPT dan Respons Pemerintah

Peristiwa 1965, IPT dan Respons Pemerintah

Nasional
22/07/2016, 08:22 WIB
Presiden Diminta Bentuk Komisi Kebenaran untuk Tuntaskan Kasus 1965

Presiden Diminta Bentuk Komisi Kebenaran untuk Tuntaskan Kasus 1965

Nasional
22/07/2016, 07:37 WIB
Indonesia Tuntaskan Kasus HAM Berdasarkan Hukum Nasional, Bukan atas Putusan IPT 1965

Indonesia Tuntaskan Kasus HAM Berdasarkan Hukum Nasional, Bukan atas Putusan IPT 1965

Nasional
21/07/2016, 21:41 WIB
Menlu: Putusan IPT 1965 Tidak Mengikat Indonesia

Menlu: Putusan IPT 1965 Tidak Mengikat Indonesia

Nasional
21/07/2016, 21:24 WIB
Komnas HAM Minta Pemerintah Respons Putusan IPT soal Kasus 1965

Komnas HAM Minta Pemerintah Respons Putusan IPT soal Kasus 1965

Nasional
21/07/2016, 20:37 WIB
Peneliti LIPI: Pemerintah Seharusnya Malu dan Mengakui Genosida 1965

Peneliti LIPI: Pemerintah Seharusnya Malu dan Mengakui Genosida 1965

Nasional
21/07/2016, 15:20 WIB
Asvi: Kopkamtib Pernah Sebut Jumlah Korban Tragedi 1965 Mencapai 1 Juta Jiwa

Asvi: Kopkamtib Pernah Sebut Jumlah Korban Tragedi 1965 Mencapai 1 Juta Jiwa

Nasional
21/07/2016, 14:22 WIB
‹ First
7
8
9
10
11
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.