Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang dinilai tepat. Hal ini menegaskan Tata Ruang menjadi panglima dalam perencanaan pembangunan. Pengembang pun tidak bisa sembarangan membuka lahan baru.

Menurut Menteri Agraria, bila pemikiran seperti itu digunakan untuk mengelola kawasan Jabodetabek maka yang muncul hanyalah semangat eksklusivitas.

Kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) dalam sertifikasi perencana kegiatan perencanaan resmi dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Kamis (15/1/2015).

Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang yang fokus pada penyelarasan daya dukung ruang, dan ketersedian lahan. Negara harus absen untuk hal ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan mengatakan bahwa persoalan pertanahan dan sengketa lahan di Indonesia harus segera dituntaskan.