Mengapa Jepang Membentuk Pemerintahan Sipil di Indonesia?

KOMPAS.com - Tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memasuki era baru, yaitu periode Pemerintahan Militer Jepang.

Berbeda dari Belanda yang hanya menerapkan pemerintahan sipil, Jepang membagi Indonesia ke dalam tiga wilayah pemerintahan militer dan membentuk pemerintahan sipil sampai tingkat desa.

Apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer yang dilengkapi dengan pemerintahan sipil dan mengapa daerah itu dibagi sampai tingkat desa?

Baca juga: Kedudukan Heiho dalam Angkatan Perang Jepang

Mengapa Jepang mengembangkan pemerintah sipil?

Alasan pembentukan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia adalah untuk mendukung jalannya pemerintahan militer agar semakin efektif dan menguntungkan.

Pada Agustus 1942, dikeluarkan Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsu Shi.

Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan sipil Jepang di Indonesia segera dimulai setelah datangnya tenaga pemerintah sipil Jepang di Jawa.

Mereka dipekerjakan di badan-badan pemerintah guna melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan Pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di wilayah selatan.

Oleh karena itu, aparat pemerintah harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang.

Baca juga: Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, ke dalam shu (keresidenan), syi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa).

Daerah-daerah tersebut berada di bawah kuasa kepala daerah yang merupakan orang Jepang.