Latar Belakang Amandemen UUD 1945

KOMPAS.com - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan mulai berlaku saat itu juga.

Antara 1949-1959 sempat dua kali terjadi pergantian undang-undang dasar akibat kemelut politik di Indonesia saat itu.

Pada 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku di Indonesia. Sejak itu, sudah terjadi empat kali amandemen UUD 1945, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Berikut ini latar belakang amanemen UUD 1945.

Baca juga: Berapa Kali Amandemen UUD 1945 Dilakukan?

Latar belakang amandemen UUD 1945

Tuntutan perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan salah satu konsekuensi dari gerakan reformasi yang terjadi pada 1998.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

Beberapa kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik pun melontarkan pandangannya terkait alasan amandemen UUD 1945 harus dilakukan.

Harun Alrasid misalnya, dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada 15 Juni 1998, mengutarakan bahwa UUD 1945 masih bersifat sementara, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga perlu diganti atau diperbaiki.

Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan ada keganjilan dalam UUD 1945 yang perlu diubah karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

Baca juga: Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Bisa Diubah?

Secara umum, latar belakang amandemen pertama UUD 1945 di antaranya:

• UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis
• Kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran
• Banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoriterisme, dan diskriminasi
• Pemerintahan yang sentralistik dan tertutup dapat terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Tuntutan amandemen UUD 1945 pada era reformasi merupakan suatu terobosan yang mendasar dan pada akhirnya dibahas serta diputuskan dalam sidang MPR tahun 1999-2002.

Amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999, yang secara umum fokus untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan, salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden.

Amandemen UUD 1945 kedua, ketiga, dan keempat, kembali dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 2000, 2001, dan 2002.

Baca juga: Apa Pandangan Para Pendiri Bangsa Terkait Isi Mukadimah UUD?

Berikut beberapa alasan lain amandemen UUD 1945 harus dilakukan.

• Kurangnya penghormatan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat
• UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang sementara dan disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap
• Materi yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan
• Kebebasan konstitusional suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi tidak menonjolkan kekuasaan yang menekankan pada prinsip totalitarianisme

Referensi:

• Budi. (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
• Hajri, Wira Atma. (2017). Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
• Johan, Teuku Saiful Bahri. (2018). Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.