Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa yang Mengubah Rumusan Sila Pertama Piagam Jakarta?

Kompas.com - 05/12/2022, 22:00 WIB
Widya Lestari Ningsih

Penulis

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juni 1945.

Di dalam Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, termuat rumusan dasar negara Indonesia.

Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, setelah mengalami sedikit perubahan pada alinea keempat, tepatnya pada sila pertama rumusan dasar negara.

Apa alasan perubahan sila pertama rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan siapa tokoh yang mengubahnya?

Baca juga: Mengapa Butir Pertama Piagam Jakarta Diganti Ketuhanan Yang Maha Esa?

Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta

Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta diprakarsai oleh Mohammad Hatta.

Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses (di luar sidang BPUPKI).

Dalam sidang kedua BPUPKI yang dimulai pada 10 Juli 1945, Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan membacakan isi Piagam Jakarta.

Pada alinea keempat Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila.

Berikut bunyi rumusan dasar negara Indonesia dalam Piagam Jakarta.

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Baca juga: Piagam Jakarta: Sejarah, Isi, Tokoh Perumus, dan Kontroversi

Rumusan dasar negara sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", ternyata menimbulkan perdebatan.

Salah satu peserta sidang yang menyatakan keberatannya terhadap bunyi sila pertama rumusan dasar negara adalah Latuharhary.

Setelah melalui perdebatan pemikiran dari para peserta sidang BPUPKI, pada akhirnya anggota sidang menerima isi Piagam Jakarta tanpa perubahan dengan suara bulat.

Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Namun, hari itu juga, terjadi permasalahan.

Meski telah disetujui pada sidang BPUPKI kedua, isi Piagam Jakarta kembali memicu konflik.

Bagian yang dipermasalahkan masih sama, yakni bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Baca juga: Pidato Lengkap Soekarno yang Jadi Cikal Bakal Pancasila

Persis setelah proklamasi dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD.

Ada yang mengatakan bahwa kabar tersebut disampaikan oleh seorang opsir Angkatan Laut Jepang kepada Mohammad Hatta.

Ada pula yang menyatakan bahwa perwakilan yang menemui Moh Hatta adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yakni Piet Mamahit, Moeljo, dan Imam Slamet, yang berpakaian seragam Angkatan Laut Jepang.

Tiga mahasiswa itu diutus setelah terjadi diskusi antara tokoh Asrama Prapatan 10 dengan Dr Ratulangi, AA Maramis, dan Mr Poedja.

Karena hal itu, perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta diprakarsai oleh Mohammad Hatta.

Baca juga: Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

Moh Hatta segera mengumpulkan wakil golongan Islam seperti Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan persoalan tersebut.

Dalam pembicaraan informal, akhirnya disepakati bahwa frasa "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Alasan perubahan sila pertama rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, tokoh yang berperan dalam perubahan rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta adalah Mohammad Hatta, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan.

Baca juga: Mengapa Anggota PPKI Ditambah Menjadi 27 Orang?

Dalam sidang PPKI yang diselenggarakan pada 18 Agustus 1945, Moh Hatta menyampaikan perubahan pada sila pertama rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagaimana telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam.

Setelah melalui perubahan tersebut, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945 dan diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Berikut ini bunyi dasar negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Referensi:

  • Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com