Apakah PKI Ingin Merebut Kekuasaan?

KOMPAS.com - Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu partai politik yang didirikan pada 23 Mei 1914.

PKI sempat menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, sebelum akhirnya dibubarkan pada 1965.

Adapun pembubaran PKI disebabkan oleh peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada 1 Oktober 1965.

PKI dituduh menjadi dalang di balik peristiwa tersebut sehingga pada masa Orde Baru, PKI resmi dibubarkan dan keberadaannya dilarang.

Selama PKI berdiri, partai ini memang kerap mendapat tudingan dari khalayak ramai.

Tuduhan lain yang juga ditujukan kepada PKI adalah bahwa mereka hendak merebut kekuasaan pemerintah Indonesia.

Lalu, apakah PKI ingin merebut kekuasaan?

Baca juga: Apakah PKI Masih Ada?

DN Aidit menepis tudingan PKI ingin merebut kekuasaan

PKI adalah partai politik yang cukup kontroversial.

Mereka acap kali diduga hendak melakukan perubahan besar pada pemerintahan Indonesia, salah satunya dituduh ingin merebut kekuasaan.

Tuduhan ini bermula ketika anggota Partai Murba menemukan sebuah dokumen perjuangan PKI yang berisi program rahasia pada 1964.

Dokumen tersebut bernama Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini. 

Dokumen tersebut memuat sebuah program jangka pendek yang berisi tentang penilaian situasi dan rencana aksi perebutan kekuasaan.

Oleh Wakil Perdana Menteri III, Dr. Chareul SAleh, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP PNI, Ali Sastroamidjojo.

Dokumen tersebut kemudian dibicarakan oleh para pimpinan partai politik di bawah komando Presiden Soekarno di Istana Bogor pada Desember 1964.

Pimpinan PKI, DN Aidit, pun langsung menyangkal dan mengatakan bahwa dokumen itu adalah fitnah dan palsu yang dibuat oleh Partai Murba dengan tujuan ingin menghancurkan PKI.

Baca juga: MH Lukman, Wakil Ketua PKI yang Jarang Tersorot

PKI terus berusaha meyakinkan Presiden Soekarno bahwa dokumen tersebut palsu.

Untuk meredam ketegangan, Presiden Soekarno kemudian memerintah para pemimpin partai menyusun rumusan untuk menyelesaikan masalah perseteruan antarpartai tersebut.

Pada 12 Desember 1964, sepuluh partai politik menandatangani sebuah deklarasi bernama Deklarasi Bogor.

Deklarasi Bogor berisi tentang kebulatan tekad partai-partai di hadapan Soekarno.

Terkait dokumen rahasia tidak disebutkan di dalam deklarasi sehingga dianggap selesai.

Selain itu, Presiden Soekarno juga mengeluarkan deklarasi yang pokoknya adalah bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Nekolim, maka setiap sengketa di antara unsur-unsur di dalam negeri, supaya diselesaikan secara musyawarah.

Dengan demikian, PKI pun dalam posisi aman.

Berbekal ketenangan tersebut, PKI pun disebut-sebut memberi aksi balasan dengan melempar tuduhan kepada Partai Murba bahwa mereka hendak memecah belah Nasakom dan melakukan kudeta.

Partai Murba dituding telah menerima uang sebesar 100 juta US dolar dari CIA untuk menggulingkan Presiden Soekarno.

Akhirnya, Presiden Soekarno membubarkan Partai Murba pada September 1965. 

Kemudian, pada 17 Oktober 1966, Soekarno merehabilitasi Partai Murba lewat Keputusan Presiden Nomor 223 tahun 1966.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Sucipto, Herman Dwi. (2015). Mengurai Kabut Pekat Dalang G30S. Yogyakarta: Palapa.