Riwayat KTP Eks Tapol G30S

JAKARTA, KOMPAS.com - KTP Eks Tapol G30S adalah KTP yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru.

Kepanjangan KTP Eks Tapol G30S adalah Kartu Tanda Penduduk Eks Tahanan Politik Gerakan 30 September.

Awal riwayat KTP Eks Tapol G30S adalah kebijakan rezim Orde Baru yang mengklaim memanangi perang melawan komunisme pada 30 September 1965.

Kebijakan itu menurut telusuran Kompas.com dimulai sejak 1966 tatkala Soeharto mulai memimpin rezim Orde Baru.

Baca juga: Mengenal Dewan Jenderal, Hoaks yang Memicu Peristiwa G30S/PKI

Tulisan ET tercantum di bagian atas belakang KTP.

Persisnya, di kolom "Nomor K.T.P".

Dengan pencantuman itu, pejabat pemerintah berwenang rezim Orde Baru bisa tahu bahwa seseorang adalah mantan tahanan politik.

google Devile Pasukan Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon I ITB sepanjang jalan Asia- Afrika menuju alun-alun kota Bandung pada tahun 1965, saat itu anggota Batalyon I ITB meliputi Wala 59 dan Batalyon inti berjumlah sekitar 400 orang dan merupakan pasukkan Menwa terbesar seIndonesia. Semula Wala 59 dan batalyon inti adalah pasukkan yang dipersiapkan untuk konfrontasi dengan Malaysia, pembebeasan Irian Barat (sekarang Papua) dan ikut menumpas pemberontakan DI/TII pimpinan Katoswiryo di Jawa Barat. Namun ketika meletus peristiwa G30S/PKI Menwa ITB bersama TNI ikut menumpas PKI khusunya wilayah Bandung.

Diskriminatif

30 Tahun Indonesia Merdeka (1965-1973) Mantan Wakil Perdana Menteri dr Soebandrio divonis mati dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) karena dituduh terlibat dalam peristiwa G30S

Pemilik KTP Eks Tapol G30S selalu dipersulit oleh rezim Orde Baru untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Pemilik KTP Eks Tapol G30S dipersulit untuk bepergian, mencari nafkah, dan sebagainya.

Bahkan, selalu, anak keturunan pemilik KTP Eks Tapol G30S terkena imbasnya.

Mereka mendapat stigmatisasi dan kendala kemanusiaan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.

RIGHTLIVELIHOOD via BBC INDONESIA Carmel Budiardjo mulai dikenal setelah terlibat mengadvokasi nasib tahanan politik 1965 yang dibuang ke Pulau Buru, di penjara atau kamp penempatan tanpa diadili karena dicurigai terlibat G30S.

Tindakan diskriminatif ini menuai kecaman.

Pasalnya, Orde Baru hanya menuding seseorang terlibat komunisme tanpa ada dasar hukum dan pengadilan.

Tak cuma itu, kebijakan KTP Eks Tapol G30S terbukti melanggar hak asasi manusia (HAM).

Usai tumbangnya Orde Baru, perlahan tapi pasti, kebijakan KTP Eks Tapol G30S dicabut.