Sejarah Kenaikan BBM dari Era Soekarno hingga Jokowi

KOMPAS.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi menaikkan harga BBM sebanyak 25 persen hingga 30 persen.

Seperti yang diketahui, harga Pertalite meningkat dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, harga Solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Harga Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Ternyata, Presiden Jokowi bukan presiden pertama yang menaikkan harga BBM.

Peristiwa kenaikan harga BBM sebenarnya sudah terjadi sejak era Orde Lama, tepatnya pada masa pemerintahan Soekarno.

Sejak masa Orde Lama hingga sekarang, hanya Presiden BJ Habibie yang diketahui tidak pernah menaikkan harga BBM.

Umumnya, yang membuat pemerintah menaikkan harga BBM adalah ada risiko meningkatnya beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jika keputusan menahan harga BBM terus dilakukan. 

Lantas, bagaimana sejarah kenaikan BBM dari era Soekarno hingga Jokowi?

Baca juga: Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia

Soekarno

Presiden Soekarno menjabat sejak 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967.

Selama berkuasa, Presiden Soekarno sudah beberapa kali menaikkan harga BBM bersubsidi.

Berdasarkan sejumlah data yang ada, Soekarno menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, yaitu pada 1965 dan 1966.

Kenaikan harga BBM pertama terjadi pada 22 November 1965, ketika harga BBM premium menjadi Rp 0,3 dan solar Rp 0,2.

Tiga bulan setelahnya, pada 3 Januari 1966, harga BBM premium naik menjadi Rp 1,00 dan solar Rp 0,80.

Kemudian, pada 27 Januari 1966, harga BBM premium diturunkan menjadi Rp 0,5 dan solar menjadi Rp 0,4.

Baca juga: Jenis-jenis BBM

Soeharto

Soeharto adalah presiden yang paling lama menjabat, yakni selama 32 tahun.

Selama menjabat sebagai presiden sejak 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, Presiden Soeharto diketahui sekitar 21 kali menaikkan harga BBM bersubsidi.

Berdasarkan data yang ada, Presiden Soeharto memang tidak selalu menaikkan harga BBM secara serentak, melainkan untuk satu, dua, atau tiga jenis BBM bersubsidi.

Berikut ini perkembangan harga BBM era Soeharto pada Orde Baru:

Baca juga: Biografi BJ Habibie, Bapak Teknologi Indonesia

BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, kedudukannya diganti oleh sang wakil presiden, BJ Habibie.

Namun, masa jabatan Habibie sebagai presiden terbilang sangat singkat, yaitu sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.

Ketika BJ Habibie memimpin, harga BBM bersubsidi masih sama dengan harga terakhir pada masa pemerintah Soeharto.

Dengan demikian, selama menjabat sebagai presiden, BJ Habibie tidak pernah melakukan kenaikan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Selama sekitar dua tahun menjabat, Gus Dur tercatat sudah enam kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Berikut ini perkembangan harga BBM bersubdisi pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur:

Baca juga: Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Megawati Soekarnoputri

Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Selama memimpin, Presiden Megawati tercatat sudah 19 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Berikut ini data perkembangan harga BBM bersubsidi di bawah kepemimpinan Presiden Megawati:

Baca juga: Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat selama dua periode atau 10 tahun, yakni sejak 20 Oktober hingga 20 Oktober 2014.

Selama memimpin, Presiden SBY diketahui sudah melalukan perubahan harga BBM bersubsidi sebanyak delapan kali.

Berikut data perubahannya:

Joko Widodo

Presiden Indonesia yang juga menjabat selama dua periode adalah Joko Widodo, yaitu terhitung sejak 20 Oktober 2014 sampai saat ini.

Selama memimpin negara Indonesia, Presiden Jokowi terhitung sudah delapan kali melakukan perubahan harga BBM, sebagai berikut:

Referensi:

• Salim, Zamroni. Bawono Kumoro dan Komaidi Notonegoro. The Habibie Center, Kebijakan Subsidi BBM dan Pembangunan Energi Berkelanjutan. Jakarta: The Habibie Center Building.