Kehidupan Politik Kerajaan Kediri

KOMPAS.com - Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1045 hingga 1222.

Kerajaan ini memiliki beberapa nama lain, yakni Kerajaan Kadiri, Kerajaan Panjalu, dan Kerajaan Daha.

Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula dari keputusan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan untuk membagi wilayahnya menjadi dua, agar putranya, Mapanji Garasakan, dan sepupunya, Sri Samarawijaya, tidak berselisih.

Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya.

Peristiwa itulah yang menandai berdirinya Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu. Berikut ini kehidupan politik Kerajaan Kediri.

Baca juga: Kerajaan Kediri: Berdirinya, Puncak Kejayaan, dan Peninggalan

Awalnya diwarnai perang saudara

Kehidupan politik di Kerajaan Kediri diawali dengan perang saudara antara Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya.

Rupanya, upaya Raja Airlangga membagi kerajaan tidak membawa penyelesaian.

Perang saudara berlangsung selama 60 tahun, hingga akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu atau Kediri.

Setelah Sri Samarawijaya, berikut ini raja-raja yang pernah memimpin pemerintahan Kerajaan Kediri.

• Sri Jayawarsa (1104-1115)
• Raja Bameswara (1116-1135)
• Sri Jayabaya (1135-1159)
• Sri Sarweswara (1159-1170)
• Sri Aryyeswara (1170-1180)
• Sri Gandra (1181)
• Sri Kameswara (1190-1200)
• Sri Kertajaya (1200-1222)

Baca juga: Peninggalan Kerajaan Kediri

Jabatan penting di pemerintahan

Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Jayabaya.

Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri sangat luas yang didukung dengan armada laut yang kuat.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil.

Dengan masa berdiri yang tergolong singkat, yakni tidak sampai dua abad, diperkirakan tidak banyak perubahan terjadi di Kerajaan Kediri, terutama di bidang struktur pemerintahan.

Buktinya terdapat pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya.

Jabatan yang dimaksud seperti rakyan mahamantri i hino, sebagai "orang kedua" sesudah raja.