Jakarta Accord, Perjanjian Damai Antara Indonesia dengan Malaysia

KOMPAS.com - Jakarta Accord adalah perjanjian perdamaian yang dibuat Indonesia dan Malaysia pada 1966.

Jakarta Accord muncul karena konflik antara Indonesia dengan Malaysia di era Soekarno.

Soekarno tidak pernah setuju dengan adanya rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia tahun 1961.

Bagi Soekarno, Negara Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme Inggris.

Soekarno khawatir kawasan Malaya nantinya akan menjadi pangkalan militer barat di Asia Tenggara.

Selain itu, Negara Federasi Malaysia juga dianggap dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun Soekarno menentang keras hal tersebut, Negara Federasi Malaysia tetap memproklamasikan negara mereka pada 16 September 1963.

Sehari setelahnya, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Walaupun hubungan Indonesia dan Malaysia pada saat itu jauh dari kata akur, pada akhirnya mereka berdamai melalui Jakarta Accord.

Bagaimana Jakarta Accord disepakati?

Baca juga: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Penyebab, Perkembangan, dan Akhirnya

Berawal dari konflik

Sejak Tunku Abdul Rahman Putera mendeklarasikan berdirinya Negara Federasi Malaysia pada 31 August 1957, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia memanas.

Soekarno marah besar karena Malaysia melanggar kesepakatan, di mana seharusnya Negara Federasi Malaysia baru dapat berdiri jika sudah sesuai dengan kehendak rakyat.

Akibatnya, Indonesia membentuk Dwikora, memutus hubungan diplomatik, dan mengerahkan pasukannya ke perbatasan Kalimantan untuk menghadapi tentara Malaysia.

Demonstrasi demi demonstrasi terus berlangsung di Indonesia dan Malaysia.

Pada 17 September 1963, di Kuala Lumpur, demonstran menyerbu kantor Kedutaan Besar RI.

Foto-foto Soekarno dirobek oleh Massa dan menginjak-injak lambang negara Garuda Pancasila.

Soekarno yang gusar pun melakukan kampanye Ganyang Malaysia. Sejak saat itu, pertempuran terus terjadi dan sangat panas.

Bahkan, Indonesia juga sempat keluar dari PBB pada 20 Januari 1965.

Baca juga: Keluarnya Indonesia dari PBB pada 1965

Upaya perdamaian

Upaya untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Malaysia terus dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya Menteri/Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani.

Ia mengirim petugasnya, Mayjen S Parman dan merekrut Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk menyelesaikan konfrontasi tersebut.

Yani dan S Parman kemudian mempercayakan Soeharto untuk mengatasi masalah ini.

Soeharto lalu menunjuk anggotanya, Letkol Ali Murtopo, untuk bersama-sama merancang operasi dan misi rahasia mereka.

Ali sendiri menunjuk Mayor Moerdani untuk bertugas di lapangan.

Tim mereka ini disebut dengan Operasi Khusus (Opsus), cabang dari Operasi Khusus Komando Mandala Siaga (Kolaga).

Untuk bisa menghubungi pihak Malaysia, mereka membutuhkan bantuan dari para pengusaha Indonesia yang tinggal di sana, yaitu Jerry Sumendap.

Setelah berhasil mengontak pihak Malaysia, pertempuan pertama berlangsung di Bangkok, yang dihadiri oleh Des Alwi, Moerdani, dan Kepala Intelijen Tun Ghazali Shafie.

Pertemuan ini mengantarkan Des Alwi dan Moerdani bisa bertemu dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman.

Setelah PM Tunku Abdul Rahman mendengar misi rahasia Opsus, ia sempat sangat ragu-ragu akan komitmen Indonesia.

Namun, Tunku Abdul Rahman berhasil diyakinkan setelah Indonesia mengirim delegasi militer, di mana Ali ikut di dalamnya tahun 1966.

Setelah Tunku setuju, terjadi kesepakatan yang disebut Bangkok Agreement 1 Juni 1966.

Baca juga: Kembalinya Indonesia ke PBB

Jakarta Accord

Setelah Bangkok Agreement disepakati, mulai terjadi pertemuan lanjutan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Departemen Luar Negeri RI, Jakarta. Malaysia diwakili oleh Tun Razak.

Bersama dengan Menlu Adam Malik, Razak bersedia menandatangani pakta perdamaian yang disebut Jakarta Accord.

Setelah Jakarta Accord ditandatangani pada 11 Agustus 1966, konflik antara Indonesia dengan Malaysia resmi berakhir.