Coercive Act, Kebijakan Inggris untuk Menghukum Massachusetts

KOMPAS.com - Coercive Act atau Intolerable Act (Undang-Undang Tindakan yang Tak Bisa Dimaklumi) adalah serangkaian undang-undang yang dikeluarkan Parlemen Inggris pada 1774 untuk menghukum penduduk koloni Massachusetts.

Latar belakang dikeluarkannya Coercive Act oleh Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa Boston Tea Party, yang terjadi pada 1773.

Namun, tindakan opresif yang dilakukan oleh Inggris ini ternyata justru semakin mengobarkan semangat perlawanan dari penduduk Amerika untuk memerjuangkan kemerdekaannya.

Latar belakang Coercive Act

Pada 16 Desember 1773, massa aksi yang memakai kostum suku Indian membuang 342 peti kayu yang berisi teh dari atas kapal-kapal Inggris hingga membuat pelabuhan Boston, Massachusetts, dipenuhi teh.

Aksi yang kemudian dikenal sebagai Boston Tea Party (Pesta Teh Boston) ini dipelopori oleh organisasi kelompok revolusioner bernama Sons of Liberty.

Peristiwa ini adalah aksi pembangkangan besar-besaran pertama yang dilakukan terhadap kekuasaan Inggris di Amerika.

The Boston Tea Party menunjukkan kepada Inggris bahwa orang Amerika tidak akan mematuhi Undang-Undang Teh (Tea Act) dan menolak keras kesewenang-wenangan para penjajah.

Pasalnya, Tea Act memberi hak kepada East India Company (EIC) untuk memperbesar jangkauan monopoli teh ke seluruh koloni.

Coercive Act adalah tindakan langsung yang diberikan oleh Parlemen Inggris atas peristiwa Boston Tea Party.

Parlemen Inggris berharap, Coercive Act, yang diterapkan terhadap Massachusetts, dapat meredam perlawanan penduduk di 13 koloni Amerika.

Baca juga: Sugar Act: Latar Belakang, Tujuan, dan Dampak

Isi Coercive Act

Kabar tentang Boston Tea Party mencapai telinga Raja George III dan Parlemen Inggris pada Januari 1774.

Sebagai aksi pembalasan, mereka mengesahkan Coercive Act yang berisi empat undang-undang.

Tiga dari empat undang-undang tersebut sengaja dimaksudkan untuk menghukum Massachusetts atas tindakan menghancurkan properti (teh) serta untuk memulihkan otoritas Inggris di Massachusetts.

Berikut ini isi Coercive Act yang disahkan mulai Maret 1774.

Undang-Undang Pelabuhan Boston (Boston Port Act)

Boston Port Act adalah undang-undang pertama yang disahkan pada 1774. Isinya memuat perintah untuk menutup pelabuhan Boston sampai penduduk koloni membayar ganti rugi atas teh yang mereka tabur di lautan.

Undang-undang ini mendapat protes karena yang terkena imbasnya adalah seluruh penduduk Boston, bukan peserta aksi saja.

Penduduk Boston juga tidak diberi kesempatan sama sekali untuk bersaksi dan membela diri.

Undang-Undang Pemerintahan Massachusetts (Massachusetts Government Act)

Undang-undang ini secara praktis menjadikan Massachusetts di bawah kendali pemerintah Inggris.

Menurut undang-undang ini, hampir semua pengisi jabatan di pemerintahan akan diangkat langsung oleh gubernur, parlemen, atau raja Inggris.

Baca juga: Currency Act: Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Dampaknya

Undang-Undang Administrasi Keadilan (Administration of Justice Act)

Administration of Justice Act memungkinkan pejabat kerajaan untuk meminta persidangan dilakukan di Inggris atau di tempat selain Massachusetts.

Undang-undang ini memberatkan para saksi, karena mereka tidak mendapatkan ganti rugi selama mengambil cuti untuk melakukan perjalanan ke Eropa.

Akibatnya, tidak banyak orang yang bersedia menjadi saksi dan pejabat Massachusetts yang dituduh melakukan tindak kejahatan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Singkatnya, undang-undang ini memungkinkan pejabat Inggris untuk melecehkan orang Amerika dan lolos begitu saja dari hukum.

Undang-Undang Seperempat (Quartering Act)

Quartering Act berlaku untuk semua koloni, di mana isinya memuat metode yang lebih efektif untuk menampung pasukan Inggris di Amerika.

Sebelumnya, penduduk koloni diharuskan untuk menyediakan perumahan bagi pasukan Inggris.

Dengan adanya Quartering Act, pasukan Inggris mungkin saja ditempatkan di gedung-gedung kosong atau bahkan rumah-rumah pribadi penduduk.

Baca juga: Townshend Act: Latar Belakang, Tujuan, Dampak, dan Pencabutan

Selain keempat undang-undang tersebut, terdapat Quebec Act, yang terkadang turut dimasukkan sebagai Coercive Act.

Quebect Act memperluas kebebasan beribadah umat Katolik Prancis-Kanada di bawah pemerintahan Inggris, yang membuat marah sebagian besar penduduk koloni yang memeluk Protestan.

Dampak Coercive Act

Parlemen Inggris berharap Coercive Act dapat meredam perlawanan penduduk di 13 koloni Amerika.

Namun, tindakan opresif yang dilakukan oleh Inggris ini ternyata justru semakin mengobarkan semangat perlawanan dari penduduk Amerika untuk memerjuangkan kemerdekaannya.

Bahkan koloni-koloni lain berbondong-bondong membantu Massachusetts dan merencanakan perlawanan lanjutan.

Pada 5 September 1774, delegasi terpilih dari 13 koloni Amerika kecuali Georgia, bertemu di Carpenter's Hall di Philadelphia untuk menggelar Kongres Kontinental Pertama.

Kongres ini menghasilkan sebuah deklarasi yang isinya sebagai berikut:

• Mengecam Inggris karena mengesahkan Coercive Act dan mendesak pencabutannya
• Keputusan untuk memboikot barang-barang Inggris
• Menyatakan koloni memiliki hak untuk memerintah secara independen
• Mengumpulkan koloni-koloni untuk membentuk dan melatih milisi kolonial

Kongres ini kemudian menjadi pemicu utama pecahnya Perang Revolusi Amerika pada April 1775.