Zaman Edo, Awal Zaman Modern di Jepang

KOMPAS.com - Zaman Edo adalah zaman di mana Keshogunan Tokugawa yang berkuasa di Jepang.

Periode ini dimulai sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo (sekarang Tokyo), hingga peristiwa Restorasi Meiji (1866-1869), yang mengakhiri feodalisme di Jepang.

Pada zaman Edo, kaisar tetap ada, tetapi pemerintahan berada di tangan seorang shogun (panglima militer) yang berasal dari klan Tokugawa.

Periode yang berlangsung selama 250 tahun lebih ini juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang.

Awal kemunculan zaman Edo

Sebelum zaman Edo, kekuasaan di Jepang dipegang oleh Keshogunan Ashikaga (1338-1573).

Selama tahun 1500-an, kekuasaan disentralisasi, yang kemudian terkoyak oleh peperangan antara para daimyo (pimpinan daerah) yang berlangsung hampir satu abad.

Baca juga: Sejarah Shogun Jepang

Kekuatan Keshogunan Ashikaga yang berpusat di Kyoto perlahan berkurang dan akhirnya digulingkan pada 1573.

Dengan berakhirnya Keshogunan Ashikaga, Oda Nobunaga dan penggantinya, Toyotomi Hideyoshi, naik ke tampuk kekuasaan, memerintah menggunakan gelar Bupati Kekaisaran.

Hideyoshi dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu penguasa terbesar Jepang, yang sempat mencoba menguasai China dengan melakukan dua kali serangan ke Korea, tetapi gagal dan meninggal.

Setelah kemenangan dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, Tokugawa Ieyasu dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan dari bentengnya di Edo.

Setelah itu, kekaisaran yang masih tidak berdaya, menobatkan Tokugawa Ieyasu sebagai shogun pertama dari Keshogunan Tokugawa.

Mulai 1603, dimulailah zaman Edo karena Keshogunan Tokugawa berpusat di Edo.

Baca juga: Jibakutai, Pasukan Berani Mati pada Masa Jepang

Kehidupan politik

Sejak awal zaman Edo, rezim Tokugawa berfokus pada perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, setelah Jepang diterpa peperangan selama hampir satu abad.

National Diet Library/Utagawa Kuniyasu Lukisan keadaan di pasar ikan Nihonbashi selama zaman Edo.

Keshogunan Tokugawa menerapkan sistem politik bakuhan, di mana seorang
shogun memiliki otoritas nasional, sedangkan otoritas daimyo berskala regional.

Hal ini dilakukan untuk untuk memertahankan kekuasaan shogun dan mengontrol daimyo agar tidak mendapat keuntungan terlalu banyak.