Program Pinjaman Nasional 1946

KOMPAS.com - Program Pinjaman Nasional merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan.

Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946.

Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Salah satunya disebabkan oleh blokade ekonomi yang dilakukan pihak Belanda.

Lewat program ini, Indonesia berupaya mendapat pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 dan berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 400.000.000.

Baca juga: Usaha-Usaha Menembus Blokade Ekonomi

Latar Belakang Program Pinjaman Nasional

Pada Januari 1946, pusat pemerintahan Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Saat itu, kondisi Jakarta sudah tidak lagi aman untuk pemerintahan Republik Indonesia karena pertempuran yang terjadi antara pejuang Republik dengan serdadu Belanda.

Kepindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta ini menjadi salah satu upaya darurat untuk menyelamatkan masa depan Republik.

Bukan hanya masalah keamanan, Republik Indonesia juga mengalami masalah ekonomi. Bahkan, Indoneisa hampir kehabisan uang tunai saat pemerintahan pindah ke Yogyakarta.

Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencetak uang sendiri.

Namun, pencetakan uang ini tentunya butuh waktu dan dana, sementara uang Indonesia terus defisit karena membayar pegawai dan delegasi ke luar negeri.

Mantan Penasehat Chuo Sangi-In Prawoto Soemodilogo mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat.

Dana itu nantinya akan dianggap sebagai pinjaman negara dari rakyatnya, termasuk negara asing.

Mendengar ide tersebut, Menteri Keuangan Soerachman Tjokroadisoerjo lantas membahas gagasan tersebut bersama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Usai berdiskusi, BP-KNIP pun menyepakati ide tersebut, tetapi dengan membatasi pinjaman pada warga Indonesia, bukan orang asing. 

Pemerintah Indonesia menargetkan pinjaman dari warganya sebesar satu miliar rupiah.