Undang-Undang Agraria 1870: Isi, Tujuan, Pengaruh, dan Pelanggaran

Kompas.com - 16/09/2021, 09:00 WIB
Undang-Undang Agraria 1870 atau Agrarische Wet 1870.
TribunnewsUndang-Undang Agraria 1870 atau Agrarische Wet 1870.

KOMPAS.com - Setelah Sistem Tanam Paksa dihapuskan dan politik liberal mulai diterapkan di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni.

Salah satunya adalah Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan.

Tokoh yang mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 di zaman Hindia Belanda adalah Engelbertus de Waal, yang menjabat sebagai menteri jajahan.

Isi Undang-Undang Agraria 1870

  • Tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu tanah milik pribumi yang berupa persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah (tanah-tanah hutan yang tidak termasuk tanah pribumi).
  • Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
  • Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah dapat disewa selama 75 tahun, sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa tanah harus dilaporkan kepada pemerintah.

Baca juga: Penghapusan Sistem Tanam Paksa

Tujuan Undang-Undang Agraria 1870

1. Melindungi hak pemilik tanah (pribumi) dari pihak swasta

Undang-Undang Agraria 1870 bertujuan untuk melindungi hak pemilik tanah (pribumi) agar tidak kehilangan hak atas tanahnya.

Seperti tertuang dalam ketentuan undang-undang ini, pihak swasta memang diberi kebebasan untuk mengelola tanah milik pemerintah, tetapi mereka tidak diizinkan untuk memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Memberi peluang kepada pihak swasta untuk menyewa tanah penduduk pribumi

Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, penduduk pribumi dapat menyewakan tanahnya kepada para pengusaha swasta.

Akan tetapi, pengusaha swasta tidak dapat menyewa tanah yang digunakan untuk menanam padi atau mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Membuka kesempatan kerja bagi penduduk pribumi

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.