6 Negara Boneka Bentukan Belanda di Indonesia

KOMPAS.com - Negara Boneka adalah negara bentukan Belanda yang kedaulatannya diakui secara de facto, namun berdiri di bawah negara lain

Maksudnya adalah negara tersebut hanya dijadikan sebagai negara palsu yang dikendalikan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.

Tujuan Belanda membentuk Negara Boneka adalah untuk kembali menguasai Indonesia dan mempertahankan kekuasaan tersebut dengan memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian kecil. 

Negara Boneka bentukan Belanda adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia Timur (1946-1950)
2. Negara Sumatra Timur (1947-1950)
3. Negara Sumatra Selatan (1948-1950)
4. Negara Jawa Timur (1948-1950)
5. Negara Pasundan (1949-1950)

Baca juga: Negara Pasundan (RIS)

Negara Indonesia Timur (NIT)

Negara Indonesia Timur adalah negara boneka pertama yang dibentuk oleh Belanda pada 24 Desember 1946.

Terbentuknya NIT sendiri didasari pada Konferensi Malino yang berlangsung sejak 16 hingga 25 Juli 1946 dan seusai Konferensi Denpasar, 24 Desember 1946. 

Beberapa wilayah yang termasuk dalam NIT adalah Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Kepulauan Maluku. 

Secara resmi, NIT berdiri pada 24 Desember 1946 dengan dipimpin oleh Presiden Tjokorda Gde Raka Soekawati. 

Awal terbentuk, negara ini sangat loyal dengan Belanda karena mendapat asupan dana dari mereka. 

Namun, seiring berjalannya waktu, keloyalan ini perlahan lenyap setelah Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. 

Kabinet Negara Indonesia Timur melakukan protes besar-besaran. 

Akhirnya, Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung melakukan lobi agar NIT bergabung dengan Indonesia tahun 1949. 

Tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Timur pun resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Baca juga: Negara Indonesia Timur (RIS)

Negara Sumatera Timur

Negara Sumatera Timur merupakan negara boneka bentukan Belanda yang didirikan untuk melindungi ladang minyak, kebun karet, dan tembakau. 

Ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, maka Belanda memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Akibatnya, Belanda pun sebisa mungkin berusaha memengaruhi kaum bangsawan dan penduduk kaya di sana untuk membentuk negara baru. 

Setelah melakukan perundingan, terbentuklah Negara Sumatera Timur yang dipimpin oleh Presiden Dr Tengku Mansur. 

Pembentukan NST ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Pihak pro menganggap bahwa NST akan melindungi mereka dari gerakan anti-kemapanan, sedangkan pihak kontra tidak ingin kembali berada di bawah kuasa Belanda.