KOMPAS.com - Soeharto adalah Presiden Indonesia kedua yang menjabat sejak 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998.
Masa jabatan Soeharto ini disebut dengan Orde Baru, di mana yang menjadi fokus utamanya adalah pembangunan.
Itulah mengapa Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
Selama 32 tahun masa jabatannya, Soeharto membentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1 April 1969 hingga 1994.
Soeharto melakukan pembangunan di segala bidang seperti sekolah, puskesmas, industri strategis nasional dan jalan nasional, waduk, embung, dan berbagai pengendalian banjir perkotaan.
Sebagai apresiasi terhadap keberhasilannya membangun Indonesia di segala bidang, Soeharto diangkat sebagai Bapak Pembangunan Indonesia tahun 1983.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru
Program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun menjabat adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Tujuan dari dibentuknya Repelita sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
Repelita I dimulai tanggal 1 April 1969, sehari sebelum Presiden Soeharto menandatangani Pengesahan RUU APBN tahun anggara 1969/1970 pada 31 Maret 1969.
Repelita I ini menjadi landasan awal pembangunan di segala bidang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menjadi dasar bagi pembangunan selanjutnya.
Sasaran yang hendak dicapai dalam Repelita I sendiri adalah sandang, pangan, papan.
Selain itu, dilakukan juga perbaikan sarana prasarana terutama sarana pertanian, sarana jalan dan jembatan, sarana kesehatan dan pendidikan, kemudian pemenuhan perumahan bagi rakyat dan perluasan lapangan kerja.
Pada Repelita I, kondisi perekonomian Indonesia juga sudah mulai stabil dibandingkan sebelumnya.
Inflasi mengalami penurunan yang pada 1966 sebesar 650 persen, pada tahun 1971/1972 dapat diturunkan hingga hanya 0,9 persen.
Baca juga: Program Ekonomi masa Orde Baru
Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua dimulai pada 1 April 1974.
Pelaksanaan Repelita II ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1975.
Repelita II disusun berdasarkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui program transmigrasi.
Dalam Repelita II, Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah penanganan masalah-masalah ekonomi dan non-ekonomi.
Selama Repelita II, laju inflasi di Indonesia dapat dikendalikan secara bertahap.
Pada tahun pertama dan kedua angka inflasi masih berkisar 20 persen dan menurun menjadi 12,1 persen pada 1976/1977.
Pada Repelita III, Presiden Soeharto menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekan asas pemerataan.
Asas pemerataan tersebut adalah:
Dalam Repelita III, kondisi inflasi menurun dari tahun ke tahun, mulai dari 19,5 persen menjadi 10 persen.
Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru
Pada Repelita IV, Presiden Soeharto menitikberatkan pada usaha sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Untuk menunjang pembangunan industri, disusun juga Standar Industri Indonesia (SII), sarana perlindungan bagi konsumen serta peningkatan efisiensi industri.
Dalam Repelita IV, industri logam dasar dan mesin yang merupakan industri berskala besar dikembangkan untuk menyiapkan pembangunan sektor industri.
Dalam Repelita V, Presiden Soeharto berfokus pada usaha sektor pertanian, seperti:
Pada program Repelita V, kondisi perekonomian di Indonesia sudah jauh lebih baik, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 persen.
Peningkatan ekspor juga lebih baik dibanding sebelumnya.
Repelita VI dimulai tanggal 1 April 1994, yang menitikberatkan pada pembangunan sektor ekonomi, berkaitan dengan industri dan pertanian.
Selain itu, dalam Repelita VI, Presiden Soeharto juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Sayangnya, pada periode ini terjadi krisis moneter tahun 1998 yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Karena krisis moneter dan polemik politik dalam negeri yang dianggap mengganggu perekonomian pun menyebabkan era Orde Baru runtuh.
Baca juga: Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Referensi:
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.