Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh-tokoh Pelopor Politik Etis

Kompas.com - 08/09/2021, 10:00 WIB
Verelladevanka Adryamarthanino ,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara.

Kebijakan resmi Politik Etis ini berlangsung selama pemerintah kolonial Hindia Belanda sepanjang empat dekade, dari 1901 hingga 1942.

Tokoh Belanda yang melandasi munculnya Politik Etis adalah Pieter Brooshooft, wartawan Koran De Locomotief dan C Th van Deventer, seorang politikus.

Selain kedua tokoh tersebut, terdapat beberapa nama lain yang terlibat dalam Politik Etis, yaitu:

  1. Mr WK Baron van Dedem
  2. Hendrik Hubertus van Kol
  3. Walter Baron van Hoevel
  4. Fransen van de Putte
  5. Perdana Menteri Torbeck
  6. Douwes Dekker (Multatuli)

Baca juga: Danudirja Setiabudi (Ernest Douwes Dekker): Kehidupan dan Perjuangan

Pieter Brooshooft

Pieter Brooshooft adalah wartawan dan sastrawan yang merupakan pelopor terbentuknya kebijakan Politik Etis.

Tahun 1887, Pieter melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Ia kemudian menulis laporan mengenai keadaan Hindia Belanda yang sangat menyedihkan karena kebijakan tanam paksa pemerintah.

Pieter menyampaikan laporannya tersebut kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang.

Laporan itu berisi tuntutan harus dibentuknya Partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di parlemen.

Berawal dari pemikiran kritik tersebut, Pieter akhirnya memunculkan kebijakan Politik Etis agar pemerintah kolonial dapat lebih memperhatikan nasib para bumiputra yang terbelakang.

Baca juga: S Sudjojono, Bapak Seni Rupa Modern Indonesia

Mr WK Baron van Dedem

Baron van Dedem adalah pengacara Belanda dan politikus liberal.

Baron van Dedem turut berperan dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang menyengsarakan pribumi di Indonesia.

Ia meminta agar finansial koloni Hindia Belanda dipisah dari keuangan negara Belanda.

Kemudian, Dedem juga menuntut akan adanya desentralisasi kekuasaan terhadap wilayah-wilayah koloninya.

Hendrik Hubertus van Kol

Hendrik Hubertus van Kol adalah politikus asal Belanda yang juga bekerja sebagai juru bicara kolonial.

Hendrik Hubertus van Kol juga turut melayangkan kritik yang sama dengan van Dedem mengenai kebijakan Belanda yang menyengsarakan pribumi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com