Mengapa Perjanjian Renville Merugikan Indonesia?

KOMPAS.com - Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum mendapat pengakuan dari negara lain, seperti Belanda. 

Indonesia masih harus memperjuangkan kedaulatan kemerdekaannya melalui beberapa proses perjanjian, seperti Perjanjian Renville. 

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perjanjian Renville terjadi pada 17 Januari 1948.

Kala itu, Belanda masih melakukan Agresi Militer karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. 

Namun, perjanjian ini memberikan kerugian pada pihak Indonesia, karena wilayah di Indonesia menjadi semakin sedikit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan. 

Baca juga: Top Secret di Balik Perjanjian Kerja Sama Antar Negara

Latar Belakang

Perjanjian Renville dibentuk karena Indonesia dan Belanda masih terus bersengketa terkait kedaulatan kemerdekaan Indonesia. 

Sebelumnya telah dibentuk Perjanjian Linggarjati, namun perjanjian ini rupanya tetap tidak menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. 

Kedua negara ini saling menuduh telah mengingkari perjanjian. 

Belanda sendiri masih terus melakukan agresi militer. Bahkan mereka bergerak ke Pulau Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Pergerakan Belanda ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. 

Adanya gerakan ini kemudian membuat Indonesia meminta bantuan internasional.

Dewan Keamanan PBB pun berusaha untuk melerai. 

Negara-negara yang terlibat bergabung Komisi Tiga Negara (KTN) atau Good Offices Committee (GOC). 

Indonesia sendiri menunjuk Australia, sedangkan Belanda menunjuk Belgia dan Amerika Serikat. 

Pemilihan negara ini ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. 

Akhirnya, Amerika Serikat pun mempertemukan Indonesia dengan Belanda di kapal perang Renville.

Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan Belanda diwakili Gubernur Jenderal van Mook. 

Pertemuan mereka di kapal Renville ini kemudian menghasilkan Perjanjian Renville.

Baca juga: Perjanjian Salatiga: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Dampak Merugikan dari Perjanjian Renville

Sayangnya setelah perjanjian Renville dibentuk, Indonesia mengalami beberapa kerugian. 

Perjanjian renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam.

Selain itu, wilayah Indonesia juga terkurung dengan wilayah yang dikuasai Belanda.

Belanda membendung masuknya sandang, pangan, dan senjata ke wilayah Indonesia. 

Indonesia telah terkena blokade ekonomi yang diterapkan Belanda.

Dampak yang paling dirasakan oleh Indonesia dari perjanjian renville adalah keharusan tentaranya untuk pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. 

Akibatnya, ribuan tentara dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah. 

Divisi ini pun disebut Pasukan Hijrah oleh warga Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Long March Siliwangi.

Selain itu, perjanjian Renville juga membuat kondisi politik Indonesia semakin kacau balau. 

Sejumlah partai bahkan menarik dukungan mereka dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948. 

Selain itu, setelah perjanjian Renville disepakati, Belanda segera mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera. 

Pada akhirnya, Belanda yang jauh lebih diuntungkan dalam perjanjian Renville ini justru mengingkari perjanjian. 

Pada 18 Desember 1948 pukul 06.00, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. 

Belanda melakukan operasi Agresi Militer Belanda II.