Tahi Bonar Simatupang: Karier, Peran,

Setelah lulus dari sana, Simatupang belum sempat ditugaskan di KNIL karena pasukan Jepang sudah lebih dulu merebut kekuasaan di Hindia Belanda. 

KNIL dibubarkan dan senjatanya pun dilucuti.

Simatupang bersama dengan temannya sesama perwira direkrut oleh Jepang. Mereka ditempatkan di Resimen Pertama di Jakarta dengan pangkat calon perwira.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Simatupang bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

Setelah itu, ia pun turut bergerilya bersama dengan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman dalam melawan pasukan Belanda.

Selama perang kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (WAKASAP) RI sejak tahun 1948 sampai 1949.

Dalam jabatannya tersebut, Simatupang mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia dengan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. 

Misi utama mereka adalah mendesak Belanda untuk menghapus KNIL dan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama tentara Indonesia.

Baca juga: Adnan Kapau Gani: Masa Muda, Peran, dan Kiprahnya

17 Oktober 1952

Ketika Jenderal Soedirman wafat pada 1950, ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI (KSAP) dengan pangkat Mayor Jenderal sampai tahun 1953. 

Semasa jabatannya, terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana terjadi demonstrasi besar di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen.

Terbesit kabar bahwa Kolonel Bambang Soepeno menemui Presiden Soekarno untuk menyampaikan tekad para panglima divisi agar Kolonel Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya. 

Simatupang selaku KSAP bersama Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution menemui presiden untuk mengonfirmasi hal itu.

Presiden Soekarno pun menyatakan bahwa berita tersebut benar adanya. 

Tanpa ragu, Simatupang mengatakan bahwa Presiden Soekarno sudah melakukan sebuah kesalahan. 

Apabila A.H. Nasution dilepas dari jabatannya, maka sistem di Angkatan Bersenjata akan terganggu.