Stamp Act, Pajak Perangko untuk Menutupi Kerugian Perang Inggris

KOMPAS.com - Stamp Act adalah undang-undang yang dikeluarkan Parlemen Inggris pada 22 Maret 1765 untuk mengenakan pajak pada semua dokumen yang diterbitkan di seluruh koloninya di Amerika.

Undang-undang ini dibuat oleh Inggris untuk meningkatkan pendapatan dari daerah jajahan mereka di Amerika Utara.

Menteri Keuangan Inggris, George Grenville, berharap pendapatan gabungan dari Undang-Undang Gula (1764) dan Undang-Undang Prangko (1765) ini dapat digunakan untuk melunasi hutang Inggris yang membengkak pasca memenangkan Perang Tujuh Tahun (1756-1763).

Stamp Act mendapat tentangan keras dari penduduk koloni karena dirasa sangat berat.

Akibat protes yang terus-menerus berdatangan, undang-undang ini kemudian dicabut pada 1766.

Latar belakang diberlakukan Stamp Act

Perang Tujuh Tahun (1756-1763) mengakhiri persaingan panjang antara Prancis dan Inggris untuk menguasai Amerika Utara.

Namun setelah kemenangannya, Kerajaan Inggris tetap terbebani hutang yang luar biasa besar.

Karena perang tersebut juga menguntungkan warga koloni, pemerintah Inggris beranggapan bahwa Amerika juga harus ikut menanggung sebagian dari biaya perang.

Menteri Keuangan Inggris, George Grenville, mengusulkan untuk diberlakukan Stamp Act atau Undang-Undang Prangko.

Pada 22 Maret 1765, Parlemen Inggris meloloskan undang-undang tersebut secara mudah.

Stamp Act kemudian diberlakukan mulai 1 November 1765.

Baca juga: Perang Tujuh Tahun: Latar Belakang dan Dampaknya

Pemberlakuan Stamp Act

Alih-alih memungut pajak atas barang dagangan, Undang-Undang Perangko memberlakukan pajak pada semua dokumen.

Undang-undang ini mensyaratkan bahwa, mulai musim gugur tahun 1765, semua dokumen harus dibubuhi materai berpajak yang disediakan oleh pemungut pajak.

Dokumen yang dimaksud termasuk dokumen hukum ataupun dokumen cetakan seperti surat kabar, surat wasiat, akta, pamflet, bahkan kartu remi dan dadu.

Penghasilan dari Stamp Act utamanya akan digunakan oleh Parlemen Inggris untuk mengisi kembali keuangan mereka.

Selain itu, sebagian dari keuntungan dari kebijakan ini digunakan untuk membayar tentara Inggris di Amerika Utara yang bertugas menjaga perdamaian antara penduduk asli dengan penjajah.

Protes terhadap Stamp Act

Stamp Act telah menuai protes dari para penduduk koloni sejak belum diberlakukan.

Undang-undang ini dinilai terlalu memberatkan dan dikhawatirkan akan memengaruhi ekonomi penduduk.

Pada Oktober 1765, penduduk koloni mengadakan The Stamp Act Congress.

Sembilan dari 13 koloni mengirimkan wakilnya ke kongres tersebut untuk membahas mengenai alasan-alasan Stamp Act tidak boleh diberlakukan.

Perlawanan terorganisir ini tidak menyurutkan Inggris untuk memberlakukan Stamp Act pada 1 November 1765.

Alhasil, penduduk koloni mulai menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi para pemungut pajak agar mereka mengundurkan diri.

Di bawah tekanan yang terus-menerus berdatangan, Parlemen Inggris akhirnya mencabut undang-undang ini pada 1766.

Akan tetapi, pencabutan Stamp Act tidak memperbaiki keadaan karena peristiwa ini menjadi awal pemberontakan koloni melawan Inggris.