Tuanku Imam Bonjol: Perjuangan, Perang Padri, dan Akhir Hidup

Harimau nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau, panglima Kaum Padri, untuk mengajak yang dipertuan, Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, tidak pernah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, Kaum Padri dengan Kaum Adat.

Seiring dengan peristiwa ini, beberapa nagari atau desa dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak. 

Puncak peristiwa terjadi pada 1815, terjadi pecah pertempuran di Koto Tengah dekat Batu Sangkar. 

Serangan ini membuat Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota ke Lubukjambi.

Karena merasa terdesak, maka Kaum Adat meminta bantuan kepada Belanda pada 21 Februari 1821. 

Terjadi perjanjian di antara mereka di Padang.

Akibat perjanjian ini, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah daerh (pedalaman Minangkabau). 

Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri sendiri cukuplah sulit, sehingga sulit untuk ditundukkan oleh Belanda. 

Oleh sebab itu, melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, Belanda mengajak pemimpin Kaum Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. 

Belanda menawarkan perdamaian melalui Perjanjian Masang pada 1824. 

Sayangnya, perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Desa Pandai Sikek. 

Pada 1833, peperangan mulai berubah, yang tadinya antara Kaum Adat dan Kaum Padri, sekarang kedua kaum ini justru bekerja sama melawan belanda. 

Bersatunya Kaum Adat dan Kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah. 

Penyerangan serta pengepungan benteng Kaum Padri oleh Belanda terjadi selama sekitar enam bulan, dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda.