Mengapa Nishimura Menolak Proklamasi Kemerdekaan?

Namun, golongan pemuda, mendengar berita kemunduran Jepang ini melalui sebuah radio.

Oleh sebab itu, golongan pemuda pun mengatakan kepada golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi ide ini ditolak.

Golongan tua masih berpegang teguh pada PPKI. 

Sampai akhirnya, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, golongan muda menculik Soekarno-Hatta dan mengasingkan mereka ke Rengasdengklok.

Setelah melalui berbagai perundingan, tercapailah kesepakatan bahwa Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, selambat-lambatnya 17 Agustus 1945.

Baca juga: Katamso Darmokusumo: Kehidupan, Karier Militer, dan Kematiannya

Jenderal Nishimura Menolak Proklamasi

Setelah Soekarno-Hatta kembali tiba di Jakarta, mereka menuju rumah Jenderal Mayor Nishimura untuk menyatakan keinginan PPKI dan meminta kemerdekaan Indonesia.

Namun, Nishimura dengan tegas menolak permintaan tersebut. 

Jenderal Nishimura tidak memberikan izin kepada Soekarno dan Moh. Hatta untuk melaksanakan kemerdekaan karena Nishimura bersikeras mempertahankan status quo atau keadaan tetap Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian antara pemerintah Jepang dan pihak Sekutu. 

Larangan perubahan status quo itu berarti bahwa pemerintah jepang tidak membenarkan terjadinya proklamasi kemerdekaan.

Karena, dengan adanya proklamasi maka akan melahirkan Negara Indonesia Merdeka dan itu berarti akan mengubah status quo.

Mendengar hal ini, Bung Hatta dengan tegas menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, Indonesia akan tetap segera memproklamasikan kemerdekaan.

Akhirnya, setelah merumuskan naskah proklamasi, Soekarno pun mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Indonesia dinyatakan merdeka. 

Baca juga: Iswahyudi: Pendidikan, Kiprah, Perjuangan, dan Akhir Hidupnya

Referensi: 

• Ariffiantono, Syachrial. Rif'atul Fikriya. dkk. (2019). Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21. Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.