Kabinet Persatuan Nasional: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Kompas.com - 20/04/2021, 17:35 WIB
Presiden Abdurrahman Wahid (kedua dari kanan) didampingi Wapres Megawati Soekarnoputri, Selasa (10/10/2000) Menyambut Ketua DPR Akbar Tanjung dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno (Kanan) serta para anggota DPR lainnya, sesaat sebelum mengadakan Rapat Konsultasi di Istana Negara Jakarta. KOMPAS/JB SURATNOPresiden Abdurrahman Wahid (kedua dari kanan) didampingi Wapres Megawati Soekarnoputri, Selasa (10/10/2000) Menyambut Ketua DPR Akbar Tanjung dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno (Kanan) serta para anggota DPR lainnya, sesaat sebelum mengadakan Rapat Konsultasi di Istana Negara Jakarta.

KOMPAS.com - Pada tahun 1999, Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Kedua tokoh politik ini kemudian membentuk kabinet baru bernama Kabinet Persatuan Nasional dengan masa bakti 29 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. 

Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian di Indonesia mulai jauh lebih membaik dibandingkan sebelumnya, di mana laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. 

Baca juga: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Penyebab, Perkembangan, dan Akhirnya

Latar Belakang 

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia tidak terlepas dari peran MPR di dalamnya. 

Akhirnya, melalui dukungan dari partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, Gus Dur pun dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-4. 

Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri, mengalahkan lawannya pada saat itu, Hamzah Haz.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keduanya kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. 

Setelah Gus Dur dan Megawati menjabat sebagai pemimpin negara Indonesia, mereka membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Persatuan Nasional.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Susunan 

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan : Susilo Bambang Yudhoyono
  2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri : Drs. Kwik Kian Gie Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Dr. Rizal Ramli
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan : 1. Dr. Hamzah Haz 2. Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A.
  4. Menteri Dalam Negeri : Surjadi Soedirdja Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Surjadi Soedirdja
  5. Menteri Luar Negeri : Dr. Alwi Abdurrahman Shihab 
  6. Menteri Pertahanan : 1. Prof. Dr. Juwono Sudarsono 2. Prof. Dr. Moh Mahfud M.D., S.H., M.Sc.
  7. Menteri Hukum dan Perundang-undangan : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 
  8. Menteri Keuangan : 1. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A. 2. Prijadi Praptosuhardjo
  9. Menteri Pertambangan dan Energi : Susilo Bambang Yudhoyono Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral : Dr. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc. 
  10. Menteri Perindustrian dan Perdagangan : 1. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 2. Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A. 
  11. Menteri Pertanian : Muhammad Prakosa, Ph.D. Menteri Pertanian dan Kehutanan : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih 
  12. Menteri Kehutanan dan Perkebunan : Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, M.Sc. Menteri Muda Kehutanan : Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, M.Sc. 
  13. Menteri Perhubungan : Agum Gumelar Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi : Agum Gumelar 
  14. Menteri Ekspolasi Laut : Ir. Sarwono Kusumaatmadja Menteri Kelautan dan Perikanan : Ir. Sarwono Kusumaatmadja 
  15. Menteri Tenaga Kerja : Dr. Bomer Pasaribu, S.H. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Ir. Al Hilal Hamdi 
  16. Menteri Kesehatan : dr. Achmad Sujudi, M.P.H. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial : dr. Achmad Sujudi, M.P.H. 
  17. Menteri Pendidikan Nasional : Dr. Yahya A. Muhaimin 
  18. Menteri Agama : Drs. K.H. M. Tolchah Hasan
  19. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah : Ir. Erna Witoelar, M.Si. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah : Ir. Erna Witoelar, M.Si.
  20. Menteri Negara Riset dan Teknologi : Dr. A.S. Hikam
  21. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah : Drs. Zarkasih Noer Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Drs. Zarkasih Noer 
  22. Menteri Negara Lingkungan Hidup : Dr. A. Sonny Keraf
  23. Menteri Negara Otonomi Daerah : Prof. Dr. Ryaas Rasyid
  24. Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian : Drs. H. Djaelani Hidayat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Drs. I Gde Ardika
  25. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara : Ir. Laksamana Sukardi
  26. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : Drs. Mahadi Sinambela
  27. Menteri Negara Pekerjaan Umum : Dr. Ir. Rozik Boediono Soetjipto
  28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : Dra. Khofifah Indar Parawansa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional : Dra. Khofifah Indar Parawansa
  29. Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia : Dr. Hasballah M. Saad
  30. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan : Ir. Al Hilal Hamdi
  31. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 1. Freddy Numberi 2. Prof. Dr. Ryaas Rasyid
  32. Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan : Dr. Anak Agung Gde Agung
  33. Jaksa Agung : Marzuki Darusman, S.H.
  34. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Laksamana Widodo A.S.
  35. Sekretaris Negara : 1. Dr. Ir. Alirahman, M.Sc. 2. Ir. Bondan Gunawan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.28/M Tahun 2000
  36. Menteri Muda Urusan Percepatan Kawasan Timur Indonesia : Manuel Kaisiepo
  37. Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional : Ir. Cacuk Sudarijanto

Program Kerja

  1. Pembubaran Departemen Penerangan (diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Infornmasi). 
  2. Penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua.
  3. Penghapusan Rangkaian Kebijakan yang bernilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa.
  4. Membekukan DPR dan MPR
  5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

Kejatuhan

Selama Gus Dur memimpin Indonesia, ia mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang dapat memajukan bangsa Indonesia. 

Namun, ternyata banyak juga yang menganggap bahwa kebijakan yang dibuat Gus Dur ini menuai kontroversi pada pemerintahan, sehingga membuat kredibilitas Gus Dur menurun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X