Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Penyebab, Perkembangan, dan Akhirnya

KOMPAS.com - Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak.

Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 - 1966.

Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965.

Baca juga: Ki Hadjar Dewantara: Kehidupan, Kiprah, dan Semboyannya

Latar Belakang 

Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956.

Lima tahun berselang, pada 1961, terdapat rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia.

Rencananya Malaysia akan terbentuk dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. 

Namun, rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. 

Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. 

Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya Negara Federasi Malaysia. 

Filipina juga mengklaim atas Sabah, karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. 

Akibat adanya pertentangan tersebut, timbul Konfrontasi Indonesia-Malaysia. 

Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Perkembangan 

Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. 

Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. 

Pertemuan tersebut kemudian berlanjut lewat Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7 sampai 11 Juni 1963. 

Melalui pertemuan tersebut, Filipina dan Indonesia resminya menyetujui untuk menerima pembentukan Negara Federasi Malaysia. 

Namun, pada 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. 

Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. 

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Kemarahan Malaysia 

Setelah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Negara Federasi Malaysia, PM Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris. 

Naskah itu ditandatangani di London pada 9 Juli 1963, di mana dalam naskah tersebut disebutkan Negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963. 

Tindakan pelanggaran Malaysia ini kemudian berlanjut dengan pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. 

Melalui pertemuan tersebut, dihasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.

Kemudian pada 17 September 1963, muncul konflik baru, yaitu aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur . 

Kemarahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. 

Kemarahan demonstran Malaysia ini juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno, ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. 

Pada 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia.

Tindakan tersebut kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia.

Baca juga: Kesultanan Banjar: Sejarah, Sistem Pemerintahan, dan Masa Kejayaan

Akhir 

Menjelang akhir tahun 1965, gejolak politik dan ekonomi di Indonesia semakin kacau. Puncaknya ketika terjadi Gerakan 30 September atau G30S. 

Terjadinya G30S membuat Soekarno lengser dan digantikan Soeharto. Semangat perlawanan terhadap Malaysia pun runtuh bersamaan dengan kekuatan Soekarno.

Permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pun resmi berakhir setelah tercapainya Persetujuan Bangkok.

Persetujuan Bangkok ditandangani oleh:

• Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik,
• Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak,
• Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos,
• Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam,
• Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. 

Melalui persetujuan ini kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. 

Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia-Malaysia. 

Referensi:

• Dahana, A, dkk. (2012). Indonesia dalam arus sejarah jilid 7: Pascarevolusi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
• Irawan.(2018). Sejarah Diplomasi Indonesia. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.