Kabinet Djuanda: Penetapan, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

KOMPAS.com - Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. 

Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya dan tiga wakilnya, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. 

Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. 

Baca juga: Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Latar Belakang

Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955-1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. 

Polarisasi adalah proses, perbuatan, pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. 

Polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa-Luar Jawa. 

Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan dua hari setelahnya ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk Demokrasi Terpimpin. 

Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar, alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Tindakan ini pun ditentang oleh PKI, akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. 

Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II. 

Berakhirnya kabinet Ali kemudian disusul dengan penetapan kabinet baru, yaitu Kabinet Djuanda. 

Baca juga: Homo Sapiens: Ciri-ciri, Persebaran, dan Penemuan

Susunan 

1. Menteri Luar Negeri: Soebandrio
2. Menteri Dalam Negeri: Sanusi Hardjadinata
3. Menteri Pertahanan: Djuanda
4. Menteri Kehakiman: G.A. Maengkom
5. Menteri Penerangan: Soedibjo
6. Menteri Keuangan: Sutikno Slamet
7. Menteri Pertanian: Sadjarwo
8. Menteri Perdagangan: Prof. Mr. Soenario dan Rachmad Muljomiseno
9. Menteri Perindustrian: F.J. Inkiriwang
10. Menteri Perhubungan: Sukardan
11. Menteri Perhubungan Laut: Nazir
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
13. Menteri Perburuhan: Samijono
14. Menteri Sosial: J. Leimena dan Muljadi Djojomartono
15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prijono
16. Menteri Kesehatan: Aziz Saleh
17. Menteri Agama: Mohammad Iljas
18. Menteri Agraria: R. Sunarjo
19. Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja: A.M. Hanafi
20. Menteri Negara Urusan Veteran: Chaerul Saleh
21. Menteri Negara Hubungan Antar Daerah: F.L. Tobing
22. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi: Suprajogi
23. Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer: Wahid Wahab
24. Menteri Negara Urusan Transmigrasi: F.L. Tobing
25. Menteri Negara: A.M Hanafi 
26. Menteri Negara: Mohammad Yamin

Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Program Kerja 

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan Republik
• Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB
• Perjuangan Irian Barat
• Mempergiat Pembangunan

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Pergantian

Berakhirnya Kabinet Djuanda ini disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. 

Demokrasi Terpimpin sendiri menjadi sistem pemerintahan yang mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi anggota politik.

Setelah Demokrasi Terpimpin terbentuk, kabinet baru juga muncul, yaitu Kabinet Kerja. 

Referensi:

• Hartanto, H. (2005). Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia(1956-1965). Semarang: Universitas Negeri Semarang
• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya