Kabinet Burhanuddin Harahap: Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan

Kompas.com - 14/04/2021, 16:45 WIB

KOMPAS.com - Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956.

Kabinet ini juga disebut sebagai kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung pada kabinet ini dipegang 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. 

Baca juga: Kesultanan Banjar: Sejarah, Sistem Pemerintahan, dan Masa Kejayaan

Latar Belakang

Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Lalu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan tiga nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat.

Namun ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan.

Tetapi, karena saat itu Moh. Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden, Moh. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet.

Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini, karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. 

Pada masa ini, Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan. 

Untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formatur kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan panjang. 

Sampai akhirnya, Moh. Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap. 

Awalnya, Burhanuddin menolak permintaan Moh. Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda.

Masalah perekonomian, ketahanan, dan keamanan. 

Namun, usulan dari Moh. Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. 

Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Moh. Hatta. 

Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap.

Baca juga: Perekonomian Indonesia di Awal Kemerdekaan

Susunan

  1. Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
  2. Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo
  3. Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap
  4. Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
  5. Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur
  6. Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
  7. Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo
  8. Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
  9. Menteri Perhubungan: H. Laoh
  10. Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin
  11. Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso
  12. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
  13. Menteri Sosial: Sudibjo
  14. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan: R.M. Suwandi
  15. Menteri Agama: Mohammad Iljas
  16. Menteri Kesehatan: J. Leimena
  17. Menteri Agraria: Gunawan
  18. Menteri Negara: Abdul Hakim
  19. Menteri Negara: Sutomo
  20. Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur

Baca juga: Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Program Kerja

  • Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
  • Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.
  • Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
  • Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
  • Memberantas korupsi.
  • Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
  • Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Baca juga: BFO: Latar Belakang, Fungsi, Anggota, dan Persidangan

Pencapaian

  • Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.
  • Pembubaran uni Indonesia-Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku ketua Republik Indonesia Serikat. 
  • Pemberantasan korupsi, sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. 
  • Terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian Utara.
  • Berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan.

Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. 

Partai politik yang tergabung

  • Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
  • Partai Indonesia Raya
  • Partai Syarikat Islam Indonesia
  • Demokrat
  • Nahdlatul Ulama (NU)
  • Partai Sosialis Indonesia
  • Partai Katolik Republik Indonesia
  • Partai Buruh
  • Partai Rakyat Nasional 
  • Partai Republik Indonesia Raya
  • Partai Rakyat Indonesia
  • Partai Kristen Indonesia
  • Independen

Referensi: 

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan
  • Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.