Kabinet Hatta I: Penetapan, Susunan, Kebijakan, dan Upaya Penggulingan

KOMPAS.com - Kabinet Hatta I merupakan kabinet ketujuh yang memimpin di Indonesia. Kabinet yang juga dikenal sebagai Kabinet Presidensial ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Atas perintah dari Soekarno, Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet baru dan tercetuslah Kabinet Hatta I yang berjalan selama periode 23 Januari 1948 - 4 Agustus 1949. 

Baca juga: Kabinet Darurat: Latar Belakang, Susunan, dan Perlawanannya

Penetapan

Pada masa kabinet sebelumnya yakni Kabinet Amir II, Amir Sjarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. 

Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sehingga membuatnya merangkap menjadi seorang Perdana Menteri. 

Ditunjuknya Hatta pada saat itu mulanya juga diragukan oleh orang-orang Partai Masyumi lantaran mereka masih trauma dengan Perjanjian Renville sebelumnya. 

Pada Partai Masyumi sendiri terjadi pertentangan antara pro dan kontra untuk duduk di kabinet tersebut. 

Namun, dengan dibantu oleh pendiri Nahdlatul Ulama K.H. Wahab Chasbullah, Masyumi pun akhirnya bersedia untuk memberikan dukungannya secara penuh terhadap Kabinet Hatta I yang dibentuk pada 23 Januari 1948. 

Baca juga: Kabinet Sjahrir I: Susunan, Kebijakan, dan Pergantian

Susunan 

Para menteri yang menjabat dalam Kabinet Hatta I adalah:

1. Menteri Luar Negeri: Agus Salim
2. Menteri Dalam Negeri (Ad Interim): Sukiman
3. Menteri Pertahanan: Drs Mohammad Hatta (Ad Interim) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 15 Juli 1948). 
4. Menteri Kehakiman: Susanto Tirtoprodjo
5. Menteri Penerangan: Mohammad Natsir
6. Menteri Keuangan: A.A. Maramis
7. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: I.J. Kasimo
8. Menteri Kemakmuran: Sjafruddin Prawiranegara
9. Menteri Pekerjaan Umum (Ad Interim): Djuanda (berheti 13 April 1948) dan H. Laoh (diangkat 13 April 1948)
10. Menteri Perburuhan/Sosial: Kusnan
11. Menteri Pembangunan/Pemuda: Supeno (berhenti 24 Februari 1949)
12. Menteri Perhubungan: Djuanda
13. Menteri Agama: Masjkur
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Ali Sastroamidjojo
15. Menteri Kesehatan: J. Leimena
16. Menteri Negara: Sri Sultan HB IX (berhenti 15 Juli 1948)

Baca juga: Teori Out of Taiwan: Kebudayaan dan Bukti Sejarah

Program Kerja

Terbentuknya Kabinet Hatta I diikuti dengan adanya program kerja yang akan dijalankan. 

Program-program tersebut adalah:

• Berunding atas dasar (persetujuan) Renville
• Melekaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat
• Rasionalisasi
• Pembangunan

Baca juga: Kitab Negarakertagama: Sejarah, Isi, dan Maknanya

Upaya Penggulingan

Presiden Soekarno yang memilih Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru ternyata ditentang keras oleh oposisi.

Amir Sjarifuddin yang kecewa kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948 dan menjadi oposisi.

FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. FDR terdiri dari:

• Partai Komunis Indonesia (PKI)
• Partai Sosialis Indonesia (PSI)
• Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo)
• Partai Buruh Indonesia
• Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SOBSI)

Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.

Hatta yang melihat aksi dari FDR kemudian meminta Komite Nasional Pusat (KNP) untuk mengesahkan Undang-undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya selama tiga bulan. 

Hatta bertemu dengan KNP dan menjelaskan setiap aksi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. 

Salah satu penyebab FDR melakukan pemberontakan diduga karena mereka menginginkan tambahan kursi jabatan di Kabinet Hatta, tetapi Hatta tidak memberikannya. 

Sejak saat itu, FDR meminta agar Kabinet Hatta segera dibubarkan dan Persetujuan Renville dibatalkan. 

Referensi:

• Azra, Asyumardi dan Saiful Umam. (1998). Menteri-menteri Agama RI. Indonesia: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS). 
• Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan. 
• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya