Peristiwa 27 Juni 1955, Aksi Boikot yang Meruntuhkan Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Pemilihan Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I.

Menurut para perwira AD, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat.

Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I pada 24 Juli 1955.

Latar belakang Peristiwa 27 Juni 1955

Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo I dilantik pada Juli 1953, Menteri Pertahanan dijabat oleh Iwa Kusumasumantri.

Sejak itu, Iwa, yang beraliran kiri, kerap mengangkat orang-orang yang setia kepadanya tanpa berkoordinasi dengan KSAD.

Kebijakan-kebijakan Iwa dianggap sebagai campur tangan pemimpin politik dalam urusan internal Angkatan Darat.

Akhirnya, pada 17-25 Februari 1955, para perwira Angkatan Darat melakukan rekonsiliasi di Yogyakarta untuk mengikis benih-benih perpecahan.

Konferensi tersebut dihadiri oleh 270 perwira tinggi dan menengah, yang menghasilkan suatu piagam persatuan yang disebut Piagam Yogyakarta.

Piagam itu ditandatangani oleh KSAD Bambang Sugeng di hadapan Soekarno-Hatta.

Pada 2 Mei 1955, KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri. Terdapat beberapa pendapat terkait alasan pengunduran diri tersebut.

Mulai dari KSAD Bambang Sugeng tidak mampu melaksanakan resolusi Piagam Yogyakarta, dipandang rendah oleh korps perwira, hingga tidak sanggup melaksanakan tugas yang demikian berat.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I sempat kesulitan menentukan pengganti Bambang Sugeng.

Beberapa usulan pun dikeluarkan, termasuk pejabat sementara KSAD Kolonel Zulkifli Lubis, yang diusulkan langsung oleh Iwa.

Namun, pada akhirnya Iwa berubah pikiran dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I justru memilih Bambang Utoyo, perwira yang sejak 1945 memiliki ikatan longgar dengan PNI, partai Ali Sastroamijoyo.

Oleh para perwira AD, pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD dianggap melanggar Piagam Yogyakarta, yang salah satu isinya adalah menjadikan kemampuan dan kemahiran sebagai syarat utama bagi kenaikan pangkat dan pengisian jabatan senior.

Dalam kepangkatan, Bambang Utoyo masih relatif muda dan penunjukkannya mengindikasikan adanya kepentingan politik, bukan atas pertimbangan kemampuan dan senioritas sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Yogyakarta.

Karena itu, pimpinan Angkatan Darat menentang pengangkatan Bambang Utoyo, yang menyebabkan terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955.

Tanggal 27 Juni 1955 merupakan hari pelantikan Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru.

Aksi boikot pada 27 Juni 1955

Penolakan para perwira AD atas pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD ditunjukkan dengan aksi boikot saat upacara pelantikannya yang diselenggarakan pada 27 Juni 1955.

Kolonel Zulkifli Lubis dan jajaran Angkatan Darat tidak hadir dalam upacara pelantikan KSAD Bambang Utoyo di Istana Negara.

Selain pelantikan KSAD, mereka juga menolak kenaikan pangkat Bambang Utoyo dari Kolonel menjadi Mayjen.

Korps musik bahkan ikut memboikot, sehingga acara pelantikan tersebut terpaksa memakai korps musik Dinas Kebakaran Kota untuk mengantarkan lagu kebangsaan.

Upacara pelantikan pun dianggap tidak sah, karena tidak disertai dengan Panji AD.

Zulkifli Lubis juga menolak menyerahkan wewenang kepada KSAD yang baru, yang berujung pemecatannya oleh Iwa Kusumasumantri.

Dampak Peristiwa 27 Juni 1955

Peristiwa 27 Juni 1955 merefleksikan kekecewaan tentara Indonesia terhadap situasi politik saat itu, khususnya kepada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I.

Peristiwa ini mendorong munculnya tuntutan terhadap KSAD Bambang Utoyo untuk secara sukarela mengundurkan diri.

Parlemen juga mengajukan pernyataan tidak percaya kepada Ali, yang berdampak pada pengunduran diri Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri.

Pada akhirnya, Partai Serikat Islam Indonesia menarik menteri-menterinya dari kabinet dan KSAD meletakkan jabatannya.

Puncaknya, Peristiwa 27 Juni 1955 membuat Kabinet Ali Sastroamijoyo I runtuh pada 24 Juli 1955.

Saat itu, Kabinet Ali Sastroamijoyo I memang telah dianggap gagal setelah beberapa tentara di daerah memprotes kebijakannya yang dinilai menguntungkan Jawa, terutama masalah ekonomi dan fiskal.

Akhirnya, pada 24 Juli 1955, Ali Sastroamijoyo I mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden.

Referensi:

• Fattah, Abdoel. (2005). Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.