Inspirasi Anti Diskriminasi di Olahraga, Belajar dari Korsel

KOMPAS.com - Pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 masih meninggalkan pil pahit bagi dunia sepak bola dan olahraga Indonesia. Namun, pemerintah dikatakan seharusnya bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan.

Penolakan terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia dari Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebabkan FIFA menarik hak Tanah Air dari turnamen yang sejatinya bergulir pada medio Mei 2023 tersebut.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengutarakan bahwa FIFA melihat ini sebagai sebuah intervensi pihak ketiga di mana pemerintah menyalahi kontrak sebagai negara penyelenggara dan kontrak sebagai kota tuan rumah.

Lebih parahnya, penolakan dilakukan pada medio Maret 2023 di mana Israel sebenarnya sudah memastikan lolos sejak Juni 2022.

"Bayangkan kalau Indonesia ikut suatu kompetisi, di mana kita lolos lewat kualifikasi, tiba-tiba tuan rumah bilang tidak mau menerima, reaksi kita bagaimana?" tutur Arya Sinulingga, Anggota Komite Eksekutif PSSI, di sesi Twitter Spaces Panditfootball pada Jumat (31/3/2023) malam WIB di mana Kompas.com juga hadir sebagai pembicara.

Terkait dengan preseden preseden indonesia tidak mengakui Israel, dalam sejarahnya banyak sekali kasus di mana negara tuan rumah tidak mengakui sejumlah negara anggota tetapi tetap bisa menerima mereka di negara masing-masing.

Baca juga: Pencabutan Piala Dunia U20, Momentum Definisi Ulang Nasionalisme Versus Sepak Bola

Hal tersebut diutarakan oleh Ario Bimo Utomo, Asisten Profesor Hubungan Internasional UPN Veteran, Jawa Timur, dalam sesi Twitter Spaces sama.

"Misalnya, di Asian Games 2014 di Incheon ada kejadian unik di mana atlet Korea Utara bisa masuk dan menang medali emas walau secara de facto kedua negara masih berperang," tuturnya.

"Di sini Korea Selatan tidak hanya menerima tetapi bersedia mengibarkan simbol-simbol Korut (dalam prosesi penyerahan medali)."

Ketika itu, Korea Utara yang merupakan anggota Dewan Olimpiade Asia mengirim 150 atlet di 14 cabang olahraga dengan total jumlah delegasi mencapai 273 orang.

Ini adalah kali pertama dalam satu dekade Korea Utara berpartisipasi dalam sebuah event olahraga besar di Korea Selatan.

Mereka akhirnya memenangi total 35 medali dengan rincian 11 medali emas, 11 perunggu, dan 13 perunggu.

"Prinsip diplomatik kita tidak harus menghalangi dari mengikuti kompetisi," ujar Ario lagi.

Menurutnya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memitigasi atau menghindari kondisi serupa hingga tak terjadi tabrakan lagi di masa depan.

Baca juga: Piala Dunia U20 Batal, Plt Menpora: Kami Belum Siap dengan Sanksi FIFA

Terkait aturan-aturan mengenai pengibaran simbol-simbol kenegaraan pun sudah diatur sedemikian rupa ketika itu sehingga tidak terjadi friksi antaelemen masyarakat.

Pihak penyelenggara bahkan sempat menurunkan bendera para negara partisipan dari jalanan di luar stadion penyelenggara setelah mendapat komplain dari elemen masyarakat konservatif yang mengeluhkan pengibaran bendera Korea Utara.

Dikutip dari Guardian, panitia lokal takut bendera Korut tersebut bisa dirobek atau dicoret-coret. 

"Ketika itu, pihak penyelenggara memperbolehkan atribut-atribut bendera dan kaos di dalam stadion saja," tuturnya.

"Di luar stadion tidak boleh ada simbol-simbol itu. Kalau ada suporter mau dukung Korut silakan, tetapi di dalam stadion."

Namun, pihak Korea Selatan juga memberikan jaminan keselamatan bagi delegasi Korut.

Korea Utara dan Korea Selatan memang secara teknis masih berperang. Kedua negara masih belum menandatangani perjanjian damai formal untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953.