Tim Investigasi: PSSI Tak Punya Keseragaman SOP Penanganan Penonton

KOMPAS.com - Tim investigasi PSSI mengakui bahwa federasi tidak punya standar operasional prosedur (SOP) seragam terkait penanganan penonton dalam stadion. SOP tersebut berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain.

Hal ini terungkap dari kritikan pengamat sepak bola Tommy Welly yang mengkritik PSSI soal ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) seragam dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, pada 1 Oktober 2022 lalu.

Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bung Towel itu ketika menjadi narasumber di acara Metro TV dengan tema "Tak Ada Bola Seharga Nyawa", Kamis (6/10/2022) malam WIB.

Dalam tragedi Kanjuruhan, sebanyak 131 penonton menjadi korban meninggal dunia, sedangkan ratusan lainnya harus mengalami luka-luka.

Bung Towel menjelaskan bahwa PSSI harus bertanggung jawab terkait ketiadaan SOP yang seragam dengan pihak kepolisian sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam skala masif tersebut.

Pada kejadian tersebut, petugas kepolisian mencoba mengamankan massa yang turun ke lapangan dengan tembakan gas air mata yang mencapai ke arah tribune penonton sehingga mereka yang tak turun ke lapangan pun terkena imbasnya.

Baca juga: Ketua Panpel Arema FC Jual Tiket Melebihi Kapasitas Stadion Kanjuruhan

"Sebenarnya tidak perlu jadi perdebatan antara aturan negara dengan yuridiksi sepak bola, itu yang dikenal dengan istilah Lex Sportiva. Jadi saat memasuki ranah sepak bola adjustment dengan itu," kata Bung Towel pada acara tersebut.

"Contoh yang punya regulasi siapa, dari FIFA diturunkan ke anggotanya, PSSI dalam arti."

"Regulasi tentang Stadium Safety and Security misalnya disebutkan dilarang itu namanya menggunakan gas air mata. Berarti ada kewajiban PSSI untuk menyampaikan regulasi ini kepada aparat keamanan dan panpel."

"Makanya saya bilang kekeh adanya pertangung jawaban dari pihak PSSI," tegas bung Towel.

Terkait pendapat bung Towel, Ketua Tim Investigasi PSSI Ahmad Riyadh mengakui bahwa PSSI tidak punya SOP terkait penanganan penonton dalam stadion.

"Secara parsial sudah, cuma yang mendasar setelah ini yang dilapor oleh Menpora, Kapolri dan PSSI duduk bareng untuk impletimasikan itu juga," tutur Ahmad Riyadh.

"Kapolri lewat ASOP, PSSI lewat Ketua Umum untuk merumuskan mengadopsi aturan FIFA dengan aturan yang nantinya akan menjadi, semoga menjadi perkab berlaku secara nasional bagi kepolisian."

Dirinya mengaku bahwa standar pengamanan pertandingan Liga 1 sebelum ini bisa sangat beragam.

Ia mencontohkan kerusuhan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo setelah Persebaya kalah dari Rans Nusantara FC pada 15 September.

"Sebelumnya parsial, tiap daerah bisa bermacam-macam. Ada daerah lain yang polisinya gak berseragam tidak bisa masuk," tambahnya.

"Seperti kejadian beberapa waktu lalu di Sidoarjo, tidak ada aparat satu pun yang mencegah waktu ada kerusuhan. Dibiarkan dan aman. Berbeda dengan di Malang."

"Kedepannya diharapkan jadi satu peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Semoga cepat selesai," imbuhnya.

Baca juga: Usut Tuntas Kerusuhan Kanjuruhan Sebelum Kompetisi Dimulai Kembali

Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion (FIFA Stadium Safety and Security Regulations), penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan.

Lebih tepatnya tertulis di pasal 19 b soal pengaman di pinggir lapangan.

"No firearms or 'crowd control gas' shall be carried or used (senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan)," tulis aturan FIFA.