Merah Putih Diizinkan Berkibar Lagi, Komisi X DPR Apresiasi Menpora dan Tim Satgas

KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi, menyambut baik keputusan WADA (Badan Anti-Doping Dunia) yang mengizinkan bendera Merah Putih berkibar lagi di ajang olahraga internasional mulai Februari 2022.

Adanya izin pengibaran bendera Merah Putih dan dibolehkan Indonesia menjadi tuan rumah event-event internasional tak terlepas dari upaya Menpora Zainudin Amali.

Menpora secara cepat membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, setelah sanksi itu dijatuhkan terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) Oktober 2021 lalu.

"Menteri Zainudin Amali sangat profesional ditugaskan di bidang apa pun," kata Elnino dilansir dari situs Kemenpora, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Update Pembebasan Sanksi WADA: Bendera Merah Putih Akan Segera Berkibar Lagi

"Pengalamannya di politik dari level bawah sampai jadi elite nasional adalah modal utamanya untuk menyelesaikan persoalan-persolan sulit," tuturnya.

Elnino juga memberi pujian terhadap kinerja Tim Satgas yang dipimpin Raja Sapta Oktohari, LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia), dan Kemenpora yang dinilai telah bekerja cepat sehingga masalah sanksi WADA ini dapat segera terselesaikan.

"Orang-orang yang mengurus masalah WADA ini bersama Menpora adalah orang-orang yang tepat dan penuh kompetensi," ucap Elnino menambahkan.

"Misalnya Ketua IOC (KOI) yang rajin dan rela mengurus ini walaupun kadang harus merogoh duit pribadinya sendiri. Juga kawan-kawan lain di Kemenpora," ungikapnya.

Baca juga: Sanksi WADA Berakhir Bulan Depan, FIBA Asia Cup 2022 Pasti Lebih Sakral

Dengan adanya titik terang terkait sanksi WADA tersebut, Elnino memberikan apresiasi kepada Menpora Amali dan jajarannya. 

Dia pun memastikan sebagai legislator akan terus membantu dan mengawal jalannya pemerintahan khususnya Kemenpora sebagai mitra kerja Komisi X DPR.

"Saya sebagai anggota Komisi X tentu sangat menghargai dan bertepuk tangan untuk Menpora dan jajarannya," imbuh politisi asal Gorontalo itu.

"Insya Allah saya akan membantu Menpora dengan kritik-kritik yang membangun dan produktif. Kita mesti berterimakasih kepada Menpora Zainudin Amali," pungkasnya.

Baca juga: Merah Putih Diizinkan Berkibar di Piala Asia Wanita 2022?

WADA pada tanggal 7 Oktober 2021 menjatuhkan sanksi kepada Indonesia karena LADI dinilai melanggar beberapa peraturan WADA. 

Akibatnya, Indonesia tidak diizinkan menggelar ajang Internasional dan mengibarkan Bendera Merah Putih di event olahraga dunia.

Sanksi tersebut durasinya selama satu tahun atau hingga Oktober 2022. 

Meski sanksi belum dicabut, WADA akhirnya mengizinkan Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih di ajang internasional lebih cepat atau Februari 2022.

Pasalnya, Indonesia sudah menyelesaikan beberapa persyaratan yang sebelumnya diminta oleh WADA.

Baca juga: Kaleidoskop Olahraga 2021: Efek Dewa Kipas, Sanksi WADA, hingga Buah Keringat Atlet Tanah Air

Menteri Zainudin Amali mengatakan dirinya sudah menerima laporan dari Tim Satgas Percapatan dan Investigasi Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari, dan bersama pengurus LADI.

Dikatakan bahwa WADA puas dengan apa yang dilakukan tim tersebut mulai dari komunikasi, penyelesaian masalah adminitrasi, sampai masalah teknis terkait sampel doping atlet.

"Sudah dilaporkan tadi, saya mendapatkan laporan dari Ketua Tim Pak Okto bahwa WADA sudah sangat puas dengan apa yang kami lakukan," kata Menpora Amali.

"Insya Allah akan digolongkan pada kategori negara yang komplais (patuh terkait aturan dopping)," ucapnya.

Baca juga: Usai Pantau Prokes Proliga 2022, Menpora Saksikan Tim Binaan SBY

"Insya Allah yang selama ini merisaukan kita semua sebagai warga bangsa, tentang pelarangan pengibaran bendera maka mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, dan halangan-halangan lain itu bisa awal Februari sudah bisa berkibar," lanjutnya.

Menurut Menpora Amali, sanksi WADA terhadap LADI belum dicabut karena masih ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara kelembagaan.

"Jadi ada tahapan, yang memutuskan tidak sendirian, mereka ada rapat. Jadi tidak bisa begitu sudah terpenuhi hari ini kemudian langsung besoknya diumumkan," ungkap Amali. 

"Ada ada proses-proses karena keputusan bersama, keputusan institusi," tuturnya menjelaskan.