Sanksi WADA, Kartu Kuning Buat Menpora

SAAT ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo, tidak sedikit yang ragu dengan kapasitas Zainudin Amali. Maklum, politisi Partai Golkar ini dinilai tidak punya jejak rekam yang mentereng terkait olah raga.

Tantangan yang dihadapi Amali pun tidak main-main, salah satunya dengan penekanan peningkatan prestasi sepak bola.

“Sepak bolanya, Pak,” demikian penegasan Jokowi saat memperkenalkan Amali bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya di Istana Merdeka, Jakarta sekitar dua tahun silam.

Perlahan namun pasti, Zainudin Amali berupaya beradaptasi dengan tugas barunya. Dia pun merangkul para stake holder olah raga.

Hubungan induk olahraga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dibenahi. Amali pun tak sungkan untuk turun tangan membantu memfasilitasi dan menyelesaikan kendala non teknis yang dihadapi pengurus cabang olah raga.

Yang paling kentara tentu saja di cabang olah raga sepak bola. Karena sepak bola menjadi “tugas utama” dari Presiden, Amali pun all out untuk membantu menghidupkan kembali sepak bola Indonesia yang sedang berusaha bangun dari tidurnya.

Baca juga: Prestasi Olahraga Indonesia Meroket, Menpora Zainudin Amali Tuai Pujian

Bergulirnya kembali Liga 1 dan Liga 2, adalah peran besar Amali yang membuka jalan lobi, utamanya dengan pihak Kepolisian RI yang mengeluarkan izin kompetisi.

MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM Menpora Zainudin Amali dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menunjukkan Izin Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dalam sesi jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (31/5/2021) sore WIB.

Amali juga bisa meyakinkan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggelar kompetisi di tengah pandemi Covid-19.

Singkatnya, tanpa Amali, kompetisi Liga 1 dan 2 belum tentu berjalan.

Satu poin lainnya untuk Zainudin Amali adalah suksesnya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua.

Meski awalnya sempat diragukan penyelenggaraannya terkait kondisi pandemi dan isu keamanan di Papua, PON XX berjalan dengan baik.

Presiden Jokowi pun hadir dalam acara pembukaan. Sementara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin datang di acara penutupan.

Dalam periode kerjanya, Amali pun mendapat berkah, seperti terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya dilaksanakan tahun 2021.

Selain itu, di Olimpiade 2020, atlet Indonesia tampil gemilang membawa pulang medali, termasuk tradisi medali emas dari cabang bulu tangkis yang diraih pasangan ganda putri Greysia Polii dan Aprilia Rahayu.

Baca juga: Fakta Piala Thomas yang Pulang ke Indonesia, Tinggi 71 Cm dan Tertulis Inskripsi IBF

Terakhir, tentu saja keberhasilan tim bulu tangkis putra yang meraih Piala Thomas di Ceres Arena Aarhus, Denmark.

Keberhasilan tim bulu tangkis putra merebut Piala Thomas, adalah momentum yang dinantikan masyarakat Indonesia selama 19 tahun.

Meski Indonesia masih tercatat sebagai negara tersukses yang meraih Piala Thomas (14 kali termasuk di Denmark), namun Indonesia cukup lama tak juara.

Terakhir, tim bulu tangkis Indonesia juara di Ghuangzou, China pada tahun 2002 silam.

Sayangnya, momen keberhasilan ini juga menyisakan cela. Bendera Indonesia, Merah-Putih tidak boleh dikibarkan.

Dok. PBSI Tim bulu tangkis putra Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021).

Sebagai gantinya, yang berkibar adalah bendera Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia yang diiringi lagu kebangsaaan Indonesia Raya. Ini terjadi akibat hukuman dari Badan Anti Doping Dunia (WADA).

Indonesia disebut tidak patuh pada aturan anti doping yang diterapkan WADA.

Baca juga: Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, LADI Diminta Selesaikan Tanggung Jawab dengan WADA

Laporan awal menyebut, Indonesia tidak memberikan report test doping atlet periode 2020/2021 dengan jumlah yang ditentukan WADA.

Terkait dengan hal ini, Amali sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dia pun menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus bersama NOC Indonesia dan LADI untuk investigasi kasus ini serta mempercepat pencabutan sanksi WADA.

Kita tentu berharap, kasus ini bisa segera diselesaikan. Jalur komunikasi dengan WADA, IOC dan Induk Organisasi Cabang Olahraga harus dibuka.

Yang terpenting, Indonesia harus segera memenuhi standar kepatuhan dari WADA.

Perlu dicatat, Sanksi WADA ini, selain larangan pengibaran bendera Merah Putih, atlet juga tidak boleh membawa nama negara di ajang internasional apa pun.

Sanksi itu juga berdampak pada penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional di Indonesia selama satu tahun dan berpotensi lama.

Bagi Zainudin Amali, kasus WADA ini merupakan peringatan keras. Menpora dan jajarannya tetap harus melihat kepentingan dan gambaran besar olah raga nasional secara utuh.

Kalau boleh meminjam istilah dari cabang olah raga sepak bola, Menpora sudah mendapat satu kartu kuning. Terlebih, Presiden Jokowi sudah memanggilnya.

Presiden memerintahkan untuk mengevaluasi Lembaga Anti Doping Indonesia dan segera memperbaiki komunikasi dengan WADA.