JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada pekan depan menjadi hal penting bagi penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
"Pada rapat itu akan diputuskan hadir tidaknya penonton pada laga-laga PON XX," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Sabtu (17/9/2021).
Baca juga: Ini Sanksi Terberat Pelanggaran PON XX Papua 2021
Sebelumnya, Zainudin Amali juga pernah menyebutkan bahwa hingga September 2021 berakhir, para pemangku kepentingan akan menuntaskan target vaksinasi 70 persen dari warga di sekitar lokasi pertandingan pada keempat klaster tersebut.
Cakupan vaksinasi pada empat klaster juga menjadi bahan pertimbangan rapat terbatas untuk menetapkan ada tidaknya penonton langsung.
Sementara itu, perhelatan PON XX Papua 2021 kata Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON Papua, Suwarno, menggunakan protokol kesehatan ketat lantaran pandemi Covid-19 belum surut.
PON XX Papua 2021 akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021.
Selain Kota Jayapura, ada tiga kabupaten yang menjadi klaster penyelenggara perhelatan empat tahunan itu.
Ketiganya adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
"Hal ini berkenaan dengan pandemi Covid-19," kata Suwarno saat menyaksikan langsung simulasi penyambutan kontingen di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (18/9/2021).
Suwarno menjelaskan, protokol ketat itu antara lain pencegahan kerumunan.
Makanya, para anggota kontingen yang tiba di Papua akan mendapat izin hanya tinggal di tempat akomodasi dan di lokasi pertandingan.
"Mereka tidak boleh pergi ke mana-mana," kata Suwarno.
Menurut Suwarno, larangan tidak boleh ke mana-mana untuk menghindari munculnya klaster Covid-19 baru di PON XX Papua 2021.
"Sanksi terberat pelanggaran ini adalah mereka yang melanggar bisa dipulangkan," kata Suwarno.