NOC Indonesia Menyesalkan Ancaman Sanksi WADA Bisa Terjadi

WADA melalui situs resminya, Jumat (8/10/2021), menyatakan lima Organisasi Antidoping (ADO) tidak patuh terhadap Kode Antidoping Dunia, salah satunya adalah LADI.

WADA menyatakan Indonesia tidak mematuhi prosedur antidoping sehingga tak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau internasional selama masa penangguhan.

Situasi ini pun membuat atlet-atlet Tanah Air terancam tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih dan membawa nama negara selain di ajang Olimpiade.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Badan Antidoping Korea Utara dan Thailand.

Badan Antidoping Korea Utara dan Indonesia dinilai tidak patuh karena tak mengimplementasikan program uji doping yang efektif.

Sementara, WADA menyatakan Thailand gagal menerapkan kode antidoping yang telah ditetapkan.

Selain ketiga organisasi tersebut, Federasi Bola Basket Tuna Rungu Internasional (DIBF) dan Federasi Olahraga Gira Internasional (IGSF) juga dinyatakan tak patuh terhadap Kode Antidoping Dunia.

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyesalkan ancaman sanksi dari WADA ini.

Raja Sapta Oktohari pun segera berkoordinasi dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik agar hak-hak Indonesia di olahraga Internasional dapat terlindungi.

"NOC Indonesia menyesalkan kejadian ini bisa terjadi. Meski ini bukan ranah kerja NOC, kami turut prihatin karena dampak yang ditimbulkan memengaruhi peran Indonesia di olahraga Internasional," katanya dalam rilis yang diterima Kompas.com.

"NOC akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membicarakan masalah ini."

Lebih lanjut, Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa hal ini penting untuk menjadi pelajaran bagi Indonesia, khususnya LADI sebagai organisasi Antidoping Tanah Air.

"Kami sangat menghargai LADI dalam menyelesaikan urusan-urusan pekerjaannya. Kami berharap masalah ini bisa terselesaikan segera," jelas pria yang akrab disapa Okto itu.

"Namun, ini menjadi pelajaran kita bersama. Ketika kita ingin berprestasi di level dunia, sudah sepatutnya kita mengikuti aturan internasional."

"Olahraga punya otoritas tertinggi, yakni Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang memiliki bidang-bidang khusus seperti WADA."

"Jika ada aturan dilanggar, bisa memberikan sanksi fatal bagi Indonesia sehingga sudah sepatutnya kita menghormati aturan tersebut."

Okto mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi sehingga Indonesia bisa segera terbebas dari jerat sanksi WADA.

Terlebih lagi, beberapa federasi olahraga nasional akan mengadakan kejuaraan level internasional di Indonesia dalam waktu dekat ini.

Salah satu di antaranya adalah PBSI yang akan menggelar Indonesia Masters (16-21 November), Indonesia Open (23-28 November), dan BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember).

Agenda padat multi-event internasional juga menanti Indonesia pada tahun 2022, yakni Asian Indoor & Martial Art Games (10-20 Maret), SEA Games (Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), Asian Youth Games (20-28 Desember).

Selain itu, ada pula single event Piala Asia FIBA 2021 yang digelar Juli 2022.

"Kita harus pikirkan bersama bagaimana agar agenda yang telah disusun National Federation ini tidak terganggu. Apalagi, atlet kita sudah menyiapkan diri sejak jauh-jauh hari," tambah Okto.

"Komite Olimpiade Indonesia akan membantu semaksimal mungkin apa yang bisa kami kerjakan dalam ranah kami. Namun, masalah ini harus ditanggapi dengan segera."

"Jangan sampai Indonesia tampil di multi-event internasional seperti Rusia (ROC) di Olimpiade 2020 Tokyo."

"Sebab, Merah putih adalah kebanggaan Indonesia dan bisa mengumandangkan Indonesia Raya di negeri orang itu menjadi kebanggaan tersendiri," pungkasnya.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali telah memberikan klarifikasi soal masalah ini.

Zainudin Amali mengatakan bahwa pernyataan WADA ini menyusul pengiriman sampel dari LADI yang tidak sesuai rencana.

Secara garis besar, Zainudin mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki waktu untuk memberikan klarifikasi kepada WADA.

"Benar bahwa kami mendapat surat dari WADA (pada bulan Septmber) dan dianggap tidak patuh," kata Zainudin Amali dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10/2021) sore WIB.

"Namun, sesuai apa yang sudah disampaikan WADA dalam suratnya, kami punya waktu untuk mengklarifikasi. Jadi tenggat waktunya kira-kira 21 hari."

"Akan tetapi, kami gerak cepat. Hari ini kami langsung koordinasi dengan LADI untuk menanyakan di mana posisi kami sampai dikatakan tidak patuh," jelas Amali.