Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer (Liberal)

Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi, encakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang.

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup.

Sementara, permasalahan jangka panjangnya, yakni jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu:

• Gunting Syafruddin
• Sistem ekonomi Gerakan Benteng
• Nasionalisasi perusahaan asing
• Finansial ekonomi (Finek)
• Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

Berikut uraiannya:

Gunting Syafruddin

Wikipedia.org Gunting Syafruddin adalah salah satu kebijakan ekonomi di masa Demokrasi Parlementer.

Dalam rangka mengurangi jumlah peredaran uang dan mengatasi defisit anggaran, pada 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan penting.

Kebijakan itu berupa pemotongan nilai uang hingga setengahnya. Bertujuan mengurangi peredaran uang di masyarakat.

Baca juga: Gunting Syafruddin: Latar Belakang, Tujuan, dan Dampaknya

Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Wikipedia Sumitro Djojohadikusumo pencetus sistem ekonomi gerakan benteng

Merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia yang didominasi perusahaan asing, dan ditopang kelompok etnik.

Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng yang bertujuan:

• Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia. Para pengusaha yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah dibimbing dan diberi bantuan kredit
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap, berkembang menjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953), kurang lebih 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik, dan mengakibatkan bertambahnya beban keuangan pemerintah.