Kompas.com - 25/05/2022, 18:00 WIB

KOMPAS.com - Sistem pemerintahan diartikan sebagai bentuk yang memiliki hubungan fungsional saling menguntungkan. Bersifat saling membantu dan melengkapi semua lembaga negara dalam menjalankan tugas. 

Dilansir dari buku Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia (2016) oleh Dody Nur Andriyan, yang dimaksud dengan pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 

Sistem pemerintahan parlementer berkembang di Inggris lebih dari 250-300 tahun lalu. Sehingga, Inggris dijuluki sebagai ibu sistem parlementer atau mother of parliaments. 

Sistem pemerintahan parlementer dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer, presiden biasanya hanya sebagai simbol kepala negara. 

Baca juga: Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer

Dikutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan (2021) oleh Titin Rohayatin, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yakni: 

  • Badan legislatif atau parlemen menjadi satu-satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dengan pemilihan umum. Parlemen memiliki kuasa sebagai perwakilan dan lembaga legislatif. 
  • Anggota parlemen terdiri dari orang partai politik yang memenangkan pemilihan umum. 
  • Pemerintahan terdiri dari para meneteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. 
  • Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bisa bertahan selama mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. 
  • Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara yaitu presiden dalam negara atau raja dalam negara monarki. 
  • Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. 

Baca juga: Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Kelebihan dan kekurangan pemerintahan parlemen

Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlemen, yaitu: 

Kelebihan pemerintahan parlemen 

Kelebihan dari sistem pemerintahan parlemen adalah: 

  • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. 
  • Pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. 
  • Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 

Kekurangan pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kekurangan, sebagai berikut: 

  • Kedudukan badan eksekutif atau kabinet tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga dapat dijatuhkan parlemen sewaktu-waktu. 
  • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. 
  • Kabinet dapat mengendalikan parlemen, jika para anggota kabinet merupakan anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. 

Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.