Kompas.com - 29/11/2021, 13:00 WIB
Ilustrasi hukum kepegawaian di Indonesia KOMPAS.com/Gischa PrameswariIlustrasi hukum kepegawaian di Indonesia

KOMPAS.com - Hukum kepegawaian merupakan peraturan hukum yang mengatur kepegawaian di Indonesia. Regulasi kepegawaian terbaru adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut H. Aras Solong dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas (2020), kepegawaian adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 

Sebelum regulasi terbaru, hukum kepegawaian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.

Secara garis besar, undang-undang ini membahas mengenai ketentuan pokok tentang kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri, dan yang dapat dijadikan dasar kuat penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat Revolusi Nasional, berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam undang-undang ini adalah:

  1. Penerimaan, pengangkatan, serta pemberhentian pegawai.
  2. Kewajiban dan hak pegawai negeri.
  3. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.

Baca juga: Cara Menyusun Neraca Pegawai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi.

Berikut ini beberapa poin penting yang dibahas dalam UU Nomor 8 Tahun 1974:

  1. Kedudukan, kewajiban, dan hak pegawai negeri.
  2. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk kode etik, sumpah, serta peraturan disiplin.
  3. Pendidikan, pelatihan, dan penghargaan pegawai negeri.
  4. Penyelenggaraan pembinaan kepegawaian.
  5. Peradilan kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Regulasi terbaru tentang kepegawaian diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini dibuat untuk melaksanakan serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca juga: Peraturan Pelaksanaan Kekuasaan, Tugas, dan Wewenang Lembaga Negara

Maka dari itu, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang punya integritas, bersikap profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan serta kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam undang-undang ini, ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berikut ini beberapa poin penting yang dibahas dalam UU Nomor 5 Tahun 2014:

  1. Asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
  2. Jenis, status, dan kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  3. Tugas, peran, dan jabatan ASN.
  4. Hak PNS, Hak PPPK, kewajiban pegawai ASN.
  5. Ketentuan mengenai KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).
  6. Ketentuan mengenai LAN (Lembaga Administrasi Negara).
  7. Ketentuan mengenai BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Perilaku yang Mencerminkan Rasa Persatuan dan Kesatuan

Contoh Perilaku yang Mencerminkan Rasa Persatuan dan Kesatuan

Skola
Contoh Teks Eksplanasi tentang Covid-19

Contoh Teks Eksplanasi tentang Covid-19

Skola
Soal UAS Sejarah Peminatan: Sejarah Perkembangan IPTEK

Soal UAS Sejarah Peminatan: Sejarah Perkembangan IPTEK

Skola
Jenis Paragraf: Induktif, Deduktif, Deduktif-Induktif, dan Ineratif

Jenis Paragraf: Induktif, Deduktif, Deduktif-Induktif, dan Ineratif

Skola
Konsep Elastisitas dalam Kegiatan Ekonomi

Konsep Elastisitas dalam Kegiatan Ekonomi

Skola
Fungsi-Fungsi Manajemen dan Contohnya

Fungsi-Fungsi Manajemen dan Contohnya

Skola
Titrasi Asam Basa: Pengertian dan Prosedurnya

Titrasi Asam Basa: Pengertian dan Prosedurnya

Skola
Rumus Volume Prisma Segitiga

Rumus Volume Prisma Segitiga

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Potensi Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Skola
Unsur-unsur Prisma Segitiga

Unsur-unsur Prisma Segitiga

Skola
Permainan Sepak Bola

Permainan Sepak Bola

Skola
Definisi Komunikasi Kelompok dan Bentuknya

Definisi Komunikasi Kelompok dan Bentuknya

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Hutan

Potensi Sumber Daya Alam Hutan

Skola
Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Maritim Terbesar di Nusantara

Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Maritim Terbesar di Nusantara

Skola
Sikap Terhadap Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia

Sikap Terhadap Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia

Skola
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.