Budaya Politik Kaula (Subyek)

KOMPAS.com - Suatu negara pasti memiliki budaya politik yang mencirikan keyakinan, pola tingkah laku, dan nilai-nilai yang digunakan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Budaya politik yang dimiliki setiap negara berbeda-beda bergantung pada budaya bangsa dan sistem pemerintahannya.

Dilansir dari Study, pada tahun 1963, dua ilmuan politik bernama Gabriel Almond dan Sidney Verba menerbitkan buku tentang budaya politik di Jerman, Italia, Meksiko, Inggris, dan Amerika Serikat dalam sebuah buku berjudul "The Civic Culture”.

Di buku tersebut dituliskan bahwa budaya politik dibagi menjadi tiga yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula (subyek), dan budaya politik partisipan.

Baca juga: Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya

Pengertian budaya politik kaula (subyek)

Budaya politik kaula adalah budaya politik yang berada ditengah-tengah antara budaya politik parokial dan budaya politik partisipan.

Dilansir dari Open Scholar Princeton, pada budaya politik subyek masyarakat memiliki orientasi kognitif yang tinggi, afektif, dan evaluative yang tinggi terhadap sistem politik dan keluaran kebijakan oleh pemerintah.

Budaya politik kaula diterapkan oleh negara Jerman dan Italia. Sehingga masyarakat dalam budaya politik kaula cenderung lebih maju secara politik, ekonomi, dan sosial.

Meskipun memiliki kesadaran politik yang tinggi, partisipasi masyarakat dalam politik sebagai partisipan aktif sangatlah minimal.

Masyarakat budaya politik kaula cenderung pasif sehingga demokrasi sulit terbentuk dan otoritas masih berada di tangan pemerintah.

Mereka mengerti tentang sistem politik dan hukum namun beranggapan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ditaati bukanlah sesuatu yang harus dibantu untuk dibentuk.

Baca juga: Budaya Politik Parokial: Pengertian dan Cirinya

Ciri-ciri budaya politik kaula (subyek)

Beberapa ciri-ciri budaya politik kaula, sebagai berikut: 

1. Demokrasi yang sulit berkembang.
2. Masyarakat lebih maju secara pendidikan, ekonomi, dan sosial.
3. Pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dan cenderung bersifat otoriter.
4. Masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi pada sistem politik, pemerintahan, dan pengambilan kebijakan.
5. Masyarakat patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
6. Masyarakat berpartisipasi secara pasif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
7. Partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan sangatlah minimal.
8. Masyarakat cenderung diam saat tidak setuju dengan keputusan yang diambil pemerintah.
9. Masyarakat menyedari pentingnya demokrasi, namun tetap memilih untuk diam.