Kompas.com - 23/12/2020, 09:00 WIB
Perundingan Pendahuluan di Jakarta KOMPAS.com/Gischa PrameswariPerundingan Pendahuluan di Jakarta

KOMPAS.com - Perundingan Pendahuluan di Jakarta merupakan sebuah upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Perundingan Pendahuluan di Jakarta dilaksanakan secara bertahap dari bulan Oktober 1945 hingga Maret 1946.

Pelaksanaan Perundingan Pendahuluan di Jakarta disebabkan oleh peristiwa perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, pasca berakhirnya Perang Dunia II, Belanda kembali ke Indonesia untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Serangan Umum 1 Maret 1949

Kedatangan pasukan Belanda tersebut mendapat perlawanan dari seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia bergabung dengan tentara untuk melakukan perlawanan terhadap ambisi kekuasaan Belanda.

Akhirnya, terjadi pertempuran berdarah di seluruh kota Indonesia yang disinggahi oleh tentara Belanda.

Jalannya perundingan

Pelaksanaan perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda ditengahi oleh pimpinan pasukan Inggris bernama Sir Archibald Clark Kerr.

Dalam perundingan ini, Belanda mendelegasikan gubernur jenderal NICA bernama H.J Van Mook dan pemerintah Indonesia diwakili oleh tokoh nasional seperti Sutan Sjahrir dan Agus Salim.

Pada 10 Februari 1946, Van Mook mengusulkan status Indonesia adalah negara dominion di bawah persemakmuran kerajaan Belanda. Beirkut usul Van Mook dalam perundingan pendahuluan di Jakarta:

Baca juga: Sejarah Tri Koro Dharmo

  1. Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri dibawah naungan Kerajaan Belanda.
  2. Urusan dalam negeri diatur oleh pemerintah Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diatur oleh Kerajaan Belanda.
  3. Indonesia harus menjalankan pemerintahan peralihan sebelum resmi menjadi negara federasi.
  4. Indonesia akan menjadi negara anggota PBB

Usulan dari Belanda tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Belanda tidak serius dalam memberikan kedaulatan Indonesia.

Dalam buku Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah (1989) karya P.R.S Mani, pada pertengahan Maret 1946, pihak Indonesia mengajukan usul balasan kepada Van Mook yang berisi:

  1. Belanda harus mengakui kedaulatan penuh atas Indonesia
  2. Belanda harus menarik seluruh tentaranya dari wilayah Indonesia
  3. Selama masa perundingan, seluruh aktivitas militer antara Belanda dan Indonesia harus dihentikan
  4. Federasi Indonesia dan Belanda hanya akan dilaksanakan dalam masa tertentu tergantung skala prioritas

Baca juga: Sejarah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Akhir perundingan 

Usulan yang diajukan Indonesia kepada Van Mook ternyata ditolak oleh pihak Belanda. Pada 27 Maret 1946, akhirnya pihak Belanda dan Indonesia dapat berkompromi untuk menandatangani naskah Persetujuan Pendahuluan.

Naskah Persetujuan Pendahuluan berisi, sebagai berikut:

  1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa dan Sumatera secara de facto.
  2. Penggagasan kesejajaran hubungan antara Indonesia dan Belanda


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X