Jenis-Jenis Belanja Daerah

• Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial.

Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.

Baca juga: Pungutan Resmi Selain Pajak

Belanja Modal

Dilansir dari buku Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (2020) karya Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.

Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.

Belanja transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

• Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.

Baca juga: Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya

• Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk mengganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya.

Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.