Upaya Pemerintah Mewujudkan Stabilitas Nasional

KOMPAS.com - Keadaan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan mengalami kekacauan dalam segala bidang kehidupan.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (1200-2004) (2005) karya M.C Ricklefs, bidang ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional karena inflasi dan pengeluaran pemerintah yang kurang efisien.

Selain itu, masyarakat Indonesia dalam bidang sosial mengalami peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi dalam jumlah besar.

Dalam bidang politik, terjadi konflik ideologi antar partai dan lembaga pemerintah serta pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi yang relatif cepat.

Baca juga: Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda serta pemberontakan dari beberapa daerah.

Dilansir dari Kementerian PPN Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2008), berikut merupakan upaya pemerintah mewujudkan stabilitas nasional :

• Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa program demi stabilitas ekonomi nasional. Program ekonomi dalam negeri seperti Program Pinjaman Nasional (1946) diterapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pembangunan, membantu perusahaan dan membantu anggaran belanja negara.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Perancang Ekonomi untuk merencanakan strategi pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 2-3 tahun pasca kemerdekaan.

Demi tercapainya stabilitas ekonomi nasional, pemerintah Indonesia juga mengadakan diplomasi dan kerja sama internasional.

Diplomasi dilakukan kepada negara-negara berkembang seperti India, Singapura dan Malaysia. Kerja sama internasional dilakukan dengan perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat.

Baca juga: Kondisi Politik Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

• Bidang Politik

Untuk meredakan konflik dan gejolak politik partai, Soekarno mencetuskan konsep Nasakom (Nasionalis Agamis dan Komunis) pada masa demokrasi terpimpin. Konsep Nasakom bertujuan untuk menyatukan tiga ideologi besar partai yang saling bertentangan demi kemajuan pembangunan Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah Indonesia beberapa kali mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan model pemerintahan yang pas untuk diterapkan di Indonesia.

• Bidang Pertahanan Keamanan

Pemerintah Indonesia membentuk lembaga militer dan kepolisian demi terciptanya stabilitas bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. Pada 5 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk badan Kepolisian pada 1 Juli 1946. Pembentukan lembaga militer dan kepolisian ditujukan untuk memberantas pemberontakan, melawan agresi militer Belanda serta meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga: Bagaimana Indonesia Diakui Kedaulatannya sebagai Negara?

• Bidang Sosial

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan kebangsaan dan karakter sebagai upaya mewujudkan stabilitas nasional dalam bidang sosial.

Program tersebut direalisasikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Selain itu, program transmigrasi juga ditempuh pemerintah agar tingkat pemerataan penduduk di Indonesia meningkat.